Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mengingatkan dirinya maju Pilpres 2019, tidak ada kepentingan bisnis sama sekali yang dibawanya. Semuanya untuk kepentingan umat. Hal ini disampaikan saat berkunjung ke Banyuwangi dalam acaranya PCNU yang bertajuk sambung hati.from Merdeka.com https://ift.tt/2RqF3x9
via gqrds
Politisi PKB itu mengatakan, kebijakan yang diambil Jokowi tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, jadi wajar jika dituding sebagai kampanye. Menurutnya, pelapor tak perlu repot-repot buang energi bikin laporan demikian.
Politisi PDIP ini mengungkapkan, di era pemerintahan Presiden Soekarno dikenal sebagai musim ideologi. Sedangkan era sekarang, sebagai musim bangun jalan atau infrastruktur.
Dia menduga, jika nanti ada kebijakan pemerintah yang membawa manfaat ke masyarakat akan dilaporkan juga ke Bawaslu. Bahkan, Arsul meminta Forum Advokat Rantau agar mengusulkan ke Bawaslu untuk menghentikan kebijakan Presiden jika membawa manfaat baik bagi masyarakat.
Kritikan-kritikan itu tak jarang membuat Jokowi serta orang sekelilingnya gerah.
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akhir-akhir ini rajin mengunjungi pondok pesantren (Ponpes). Seperti yang dilakukan hari ini, pasangan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 itu bersilaturahmi ke Ponpes Darul Quran Salafiah di Kecamatan Karangnongko, Klaten dan Ponpes Ta'mirul Islam di Laweyan Solo.
Taufik Kurniawan tersangka di KPK, begini aturan pergantian pimpinan DPR. Anggota DPR sesuai UU MD3 juga memiliki hak imunitas. Kata Fahri, jika sudah ditetapkan sebagai tersangka maka hak imunitasnya berkurang sebagian.
Mencabut hak politik terdakwa selama satu tahun sejak selesai menjalani hukumannya.
Sandi bakal bangun infrastruktur lebih banyak dengan libatkan swasta. Menurut Sandiaga, pelibatan dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur untuk mengurangi penggunaan APBN dan utang. Dengan demikian, infrastruktur tetap terbangun meski tanpa APBN.
Berdasarkan putusan MA, Hanura minta KPU masukkan OSO ke daftar caleg DPD. Kata dia KPU juga berkewajiban juga untuk melaksanakan putusan tersebut dan memasukkan OSO ke daftar caleg DPD.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan proses penyusunan RUU APBN 2019 tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik meski ada pemilihan umum (pemilu) presiden di tahun tersebut. Dia mengungkapkan, semua anggota dewan tidak ada yang menyimpang dari peranan mereka sebagai wakil rakyat dalam menyampaikan pandangan.
Forum Advokat Rantau melaporkan calon presiden 01 Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jokowi diduga melakukan kampanye terselubung dengan cara menggunakan jabatannya sebagai presiden untuk menggratiskan tarif tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu).
PAN pertimbangkan beri bantuan hukum Taufik Kurniawan hadapi kasus di KPK. PAN, kata Eddy, selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus apapun. Meski pada dasarnya partai besutan Zulkifli Hasan ini tidak pernah mentolerir kadernya yang melakukan korupsi.
Diduga kampanye depan anak-anak, Prabowo Subianto dilaporkan ke Bawaslu. Karena itu dia meminta kepada Bawaslu agar menerima laporan tersebut dan memberikan sanksi sesuai UU Pemilu dan aturan yang berlaku.
"Survei kita hormati, tapi terbukti Pasangan Koalisi PAN Gerindra Sudirman Said dan Ida Fauziyah bisa dapat 41 persen di Jateng. Naik jauh dari prediksi di survei-survei," kata Zulkifli.
Selain itu, kata dia, perlu adanya peran bersama antara pemerintah dan ulama atau pimpinan agama untuk bersama-sama menjadi bagian solusi serta menyelesaikan konflik yang ada secara serius.
Sementara itu, Sandiaga Uno membantah acara yang dihadiri istrinya beberapa waktu lalu itu adalah kampanye.
Meskipun sudah diputus sejak Kamis (25/10), Suhadi mengatakan dirinya masih belum mengetahui isi putusan tersebut karena putusan untuk perkara itu masih dalam proses minutasi atau pemberkasan perkara.
Menanggapi visi misi keduanya, Mahftuchan mengatakan paslon Jokowi-Ma'ruf selangkah lebih maju soal bagaimana cara penerapannya. Hal itu menurutnya wajar sebagai seorang inkumben.
Prabowo mengatakan, beberapa unsur penting agar negara bisa sejahtera dan berdaulat. Yang pertama negara harus menjamin kebutuhan pangan untuk rakyatnya. Jika tidak bisa menjamin kebutuhan pangan rakyatnya dengan harga yang terjangkau maka negara gagal.