Berita Indonesia

IBC, JAKARTA – Tim panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) harus menyeleksi dari nama-nama yang sudah lolos administrasi untuk menentukan capim KPK.

“Yang utama mereka yang tak pernah terlibat kasus korupsi, bahkan tidak pernah menangangi kasus korupsi serta membebaskan tersangka koruptor.” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Indonesia Anti Korupsi (DPP GIAK) Jerry Massie melalui siaran persnya yang diterima Redaksi Indonesia Berita di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Jerry mengungkapkan DPR juga harus mendorong agar seleksi dipercepat di Komisi III. Uji kelayakan dan kepatutan di DPR harus kredibel dan transparan.

‘Hindari titipan partai maupun lembaga tertentu. Untuk itu dari awal sangat menentukan, kalau bisa ada wakil dari akademisi, profesional, advokad, jaksa, polisi biar nantinya sinkron.” ungkapnya.

Begitu pula, menurut Jerry calon pimpinan KPK harus melaporkan aset yang dimilikinya atau hartanya baik yang bergerak dan tidak bergerak.

“Itu wajin di publish ke publik.” ungkapnya tegas.

Selain itu, kembali Jerry menegaskan pengalamanan di bidang penanganan korupsi menjadi syarat mutlak.

“Lebih dari itu para capim nama mereka bersih dari praktek korupsi.” tegasnya lagi.

Menurut Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies ini DPR harus imparsial jangan sampai terkesan ada yang menunggangi.

“Perlu dibuat komitmen juga Pimpinan KPK nantinya siap mundur jika tak mampu menuntaskan kasus-kasus besar yang belum terungkap contoh ; kasus BLBI dan sebagainya.” papar Jerry.

Dirinya menekankan yang selama ini perlu kejelasan dari KPK khususnya pimpinan yang terpilih yakni barang-barang sitaan KPK sampai OTT dikemanakan barang tersebut.

“Nantinya Pimpinan KPK terpilih harus menjelaskan barang sitaan KPK.” tekannya.

Oleh karenanya, Jerry menandaskan DPR harus juga menyaring kalau tak sesuai maka bisa digugurkan.

“Jangan sampai bermasalah dan dipilih DPR juga.” tandasnya.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, menghadiri rapat koordinasi penyelesaian masalah guru honorer yang dselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (30/7/2019), di Hotel Bidakara, Jakarta.

Rapat koordinasi tersebut selain dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy dan Menteri PAN-RB Syafruddin, juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, serta perwakilan 542 pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Terdapat dua agenda yang dibahas dalam rapat kordinasi tersebut, yakni, pertama mengenai perencanaan ASN tahun 2020-2024, dan kedua, tentang pengadaan ASN tahun 2019.

Dalam rakor ini, masing-masing kementerian memberikan penjelasan, yaitu, Kebijakan manajemen ASN oleh Menteri PAN-RB, Reformasi pendidikan berbasis zonasi oleh Mendikbud, dan Penguatan sinergi antar SKPD dalam penyusunan kebutuhan ASN oleh Mendagri.

Selain itu, Kebijakan perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2019 oleh Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, Kebijakan tata kelola pendidikan oleh Dirjen GTK Kemendikbud, Kebijakan pembangunan SDM dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan oleh Deputi Menko PMK Bidang Pendidikan dan Agama, dan Hasil evaluasi pengadaan CPNS 2018 oleh Kepala BKN.

Terkait dengan pengangkatan guru PNS, Mendikbud Muhadjir Effendy, seusai rapat koordinasi menyampaikan bahwa pengangkatan guru terbagi atas 3 skema, yaitu, pertama untuk menuntaskan guru honorer, kedua untuk mengganti guru yang masa pensiunnya akan berakhir, dan ketiga untuk menambah atau mengangkat guru dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah.

Dalam upaya menuntaskan pengangkatan guru honorer, Mendikbud menegaskan kembali imbauan MenPAN-RB agar sekolah tidak mengangkat guru honorer. “Tadi Pak MenPAN juga sudah menyampaikan supaya tidak ada lagi pengangkatan guru honorer, yang ada ini mau kita selesaikan,” ujar dia.

Selain itu, Muhadjir juga menyampaikan usulan agar masa pensiun guru diperpanjang sembari menunggu pengangkatan ASN yang tetap dan penegasannya akan dibuatkan dalam bentuk surat edaran.

“Nanti segera akan kita buatkan edaran, Insya Allah akan ada surat edaran bersama antara saya dengan Mendagri. Untuk itu, nanti kalau ada yang masih nekat mereka tentu saja akan kita beri sanksi. Karena guru pensiun kan 60 tahun, saya kira kalau masih segar bugar masih bisa bertahan sampai 5 tahun, sehingga kita memberi kesempatan sampai tahun 2024 kami berjanji akan berusaha untuk akan menuntaskan masalah guru honorer,” jelasnya.

Rencananya rekruitmen akan dilakukan secara bertahap sehingga pada tahun 2024 dapat menuntaskan sekitar 700.000 lebih guru yang sekarang masih berstatus honorer.

Editor : DR

IBC, JAKARTA – Seorang pemuda bernama Mozes Leonardo Kanighi yang berprofesi sebagai ojek online ini datang ke Polsek Kebayoran Lama, Polres Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019), untuk perpanjang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Menurut Mozes perpanjang SKCK dikenakan biaya Rp 30 ribu, dengan “Kwitansi Pembayaran PNPB Pembuatan SKCK, Rp 30.000,-“.

Mozes mengatakan kepada pewarta Indonesia Berita, bahwa sejak pertama buat sampai sekarang ia dikenakan biaya, khususnya perpanjangan SKCK sebesar Rp 30 ribu. “Iya waktu buat juga kena biaya, nah sekarang perpanjangan kena biaya juga tiga puluh ribu,” ujarnya saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat Whatsappnya, di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Seperti dilansir Moneysmart.id, perpanjangan SKCK atau pun membuat baru, biayanya sama saja Rp 30 ribu, seperti telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 huruf n.

Lalu bagaimana dengan mengurus SKCK secara online?

Penulis : FA

Editor : DR

IBC, JAKARTA – Mantan Asisten Direktur (Asdir) Komunikasi Publik dan CSR, PT Panca Logam Makmur, Akhrom Saleh menyampaikan, bahwa kasus ‘salah alamat’ yang menimpa rekan kerjanya, mantan kepala Bagian Keuangan, Rijal T Fahreza, dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Tipikor Kota Kendari, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia minggu lalu.

Menurut Akhrom, kasus ‘salah alamat’ tersebut semakin menguatkan bahwa rekan kerjanya tisak bersalah. “Berdasarkan informasi dari rekan saya Rijal, Putusan MA sudah keluar, jadi saya kira putusannya jelas menguatkan putusan PN Tipikor Kota Kendari,” ujar Akhrom di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa faktanya rekannya tidak bersalah, hakim sudah berlaku adil dan objektif. Tuduhan menggelapkan royalty yang dialamatkan kepada rekannya sama sekali tidak terbukti.

“Tuduhan menggelapkan royalty 8 Miliar jelas gak terbukti, hakim sangat pair dan adil. Adapun kalau itu benar, berarti sebagai tunggakan perusahaan kepada negara. Ya bukan tanggungjawab karyawan dong! Kalau saya tidak salah putusan hakim juga mengatakan itu bukan tanggungjawab karyawan,” ucap Akhrom.

Ia juga menegaskan, tuduhan dan fitnah yang sistematis dan terstruktur tersebut tidak boleh dibiarkan, “Setelah salinan putusan dikirim oleh pengacara maka kami siap buka-bukaan kepada publik,” pungkas dia.

Perlu diketahui PT Panca Logam Makmur adalah perusahaan pertambangan emas yang berlokasi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut mengalami konflik internal antar pemegang saham Mayoritas dan Minoritas.

Sebelumnya Rijal T Fahreza selaku Kepala Bagian Keuangan PT Panca Logam Makmur, ditahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sultra selama 11 bulan di Rumah Tahanan Kelas II A Puwatu, Kota Kendari pada tahun 2016 yang lalu. Akibatnya Rijal mengalami kerugiaan bukan saja secara materi melainkan juga in materiil.

Penulis : FA

Editor : MAS

IBC, SUBULUSSALAM – Sebelumnya beberapa waktu yang lalu LSM Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) Subulussalam menemukan kayu diduga Ilegal diolah di Desa Pulo Kedep Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam.

Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah VI kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan dan Aceh Tenggara Irwandi membantah bahwa pengelolaan kayu di Desa Pulo Kedep Kecamatan Sultan Daulat itu bukan Ilegal.

Pernyataan tersebut disampaikan Irwandi saat ditemui wartawan. indonesiaberita (IBC). di Kantornya KPH VI Jontor Penanggalan Subulussalam, Selasa (30/7/2019), ia mengaku, semua administrasi dan dokumen Pengelolaan Kayu di kilang Desa Pulo Kedep itu lengkap.

“Siapa bilang Ilegal, mereka punya Balkot, Kayu itu diambil dari lokasi HGU PT. ISP, dikelola dan dimanfaatkan oleh Jakir pemilik kilang kayu di Desa Pulo Kedep, pengelolaan kayu itu sah secara aturan dan mereka bayar pajak kepada Negara” Kata Irwandi

Bahkan lanjut Irwandi, anggota saya sudah turun ke lokasi, proses pemanfaatan kayu itu ada aturan main yang berlaku, berkasnya sudah lengkap.

“Anggota saya sudah turun ke lokasi, proses pemanfaatan kayu itu ada aturan main yang berlaku, berkasnya sudah lengkap, sebelumnya juga sudah dilakukan crossing kalau tidak sah atau ilegal saya pastikan kayu itu tidak bisa lewat dari sini” kata Irwandi menunjuk Jalan T Umar menuju Sumatera Utara.

Saat wawancara dengan wartawan, Irwandi juga menyampaikan agar segera melaporkan kepada pihaknya jika ada penemuan pengelolaan kayu ilegal di Subulussalam atau kabupaten lain dibawah pantauannya.

“Saya juga berharap bisa kerja sama dengan masyarakat, siapa pun dia, jika mengolah kayu tanpa disertai dengan dokumen izin lengkap, segera laporkan kepada kami, kami akan tangkap dan proses itu.” tegas Irwandi.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada Ketua Investasi LSM LPLHI Ipong mengatakan kurang yakin dengan penjelasan pihak KPH VI, karena menurut Ipong, kayu yang ada dilokasi HGU PT. ISP itu tidak ada lagi kayu berukuran besar. Ipong menduga kuat kayu itu berasal dari Hutan Produksi atau Hutan Lindung yang ada di dekat HGU ISP, bukan dari HGU PT. ISP.

“Meski pengakuan Kepala KPH VI kayu itu dari lokasi HGU ISP, saya kurang yakin itu, karena tidak ada lagi kayu besar di lokasi HGU ISP itu, saya dan tim dalam waktu dekat ini akan mengecek langsung ke lokasi ISP, untuk memastikan kebenaran asal usul kayu itu” kata Ipong.

Penulis: Junaidi Capah

Editor: MAS

IBC, BANDA ACEH – Masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda terjadi pada abad ke XVI Masehi dengan simbol Alam Peudeung (pedang – red) nya yang mampu mempersatukan bangsa Aceh.

Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam itu juga merupakan tonggak kejayaan Islam di nusantara dan diakui dunia. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu Aceh telah memiliki simbol kebesaran tersendiri yaitu bendera “Alam Peudeung”.

Penegasan ini disampaikan oleh Pengemban Amanah Waris DiRadja Keradjaan Atjeh Darussalam, PSB DYMM Tuanku Muhammad ( I ) ZN AL-Haj saat ditemui sejumlah awak media, Selasa (30/7/2019), di Banda Aceh.

Menurut Tuanku Muhammad, simbol kebesaran Kesultanan Aceh Darussalam yang diakui dunia adalah bendera Alam Peudeung. Karena itu, terkait persoalan bendera yang saat ini menjadi tranding topic di masyarakat Aceh sudah semestinya merujuk pada historis.

“Jika persoalan bendera Aceh yang diusulkan DPRA yaitu bendera Bulan Bintang yang digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak menemui titik terang dari Pemerintah Pusat, maka lebih baik menggunakan bendera Alam Peudeung. Hal ini diambil dari dasar historis,” ujarnya.

Tuanku Muhammad menyarankan segera selesiakan masalag bendera Aceh.

“Ini hanya sebuah saran untuk segera menyelesaikan masalah bendera Aceh yang hingga saat ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh belum kembali membahas persoalan bendera bulan bintang yang didesain oleh Tgk Muhammad Hasan Ditiro untuk menjadi bendera Aceh,” imbuhnya.

Selanjutnya Tuanku Muhammad juga menyampaikan bahwa saat ini hal yang paling penting dilakukan di Aceh adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh serta membangun kebersamaan demi kemakmuran masa depan Aceh.

“Kalau bendera alam peudeung mencerminkan keluhuran peradaban Aceh serta menggambarkan religiusitas masyarakat Aceh dan sampai sekarang itu masih ada, maka sebaiknya Pemerintah Aceh mempertimbangkan untuk dijadikan bendera Provinsi Aceh menggantikan bendera bulan bintang yang ditolak oleh Pemerintah Pusat,” tegasnya.

Apalagi, sambung Tuanku, saat ini peradaban Aceh sedikit mengalami kemunduran sehingga perlu dilakukan perubahan oleh semua pihak di Aceh.

“Oleh karena itu, Alam Peudeung dapat dijadikan sebagai simbol Aceh yang dapat membangkitkan semangat masyarakat Aceh untuk membangun daerah.” sambungnya.

Tuanku Muhammad menjelaskan, berdasarkan catatan sejarah dari berbagai sumber, bendera resmi kerajaan Aceh adalah dasar merah dengan bulan bintang di tengah sebagai simbol Islam sama seperti bendera Negara Turki. Hal itu menunjukkan bahwa kerajaan Aceh berlandaskan Alquran dan Alhadist.

“Sementara pedang merupakan lambang kedaulatan Aceh dan juga menunjukkan sifat orang Aceh yang tegas dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Ada istilah di Aceh yaitu, Hudep Saree Matee Syahid, Salah Narik Peudeung Peuteupat, Salah Seunambat Teupeuroe Dumna,” terang Pewaris kerajaan Aceh itu.

Terakhir Tuanku Muhammad menyatakan penambahan gambar pedang pada bendera tersebut sebagai sifat orang Aceh diletakkan di bawah bintang bulan.

“Penambahan gambar pedang pada bendera tersebut sebagai sifat orang Aceh diletakkan di bawah bintang bulan. Kesamaan bendera Turki dengan alam peudeung Aceh menandakan hubungan yang terjalin sangatlah harmonis antara Aceh dan Turki pada masa dahulu,” pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa sudah hampir selama 125 tahun Bendera Alam Peudeung tidak pernah berkibar di Tanah Rencong ini. Namun untuk membangkitkan kejayaan Aceh pada masa silam, saat Upacara Adat Istiadat pada 11 September 2018, Pewaris DiRadja Atjeh Darussalam PSB DYMM Tuanku Muhammad ( I ) ZN AL-Haj kembali mengibarkan simbol kebesaran Aceh.

Pada perayaan peringatan tahun baru islam 1 Muharram 1440 H setahun silam tersebut dihadiri DiRadja dari nusantara dan luar negeri sehingga acara itu berlangsung meriah dan menjadi sarana untuk membangkitkan kembali kejayaan Aceh di masa depan.

Penulis : Iqbal

Editor : YES

IBC, ACEH TAMIANG – Sejarah kebesaran Bendera Alam Peudang (pedang – red) pada masa kerajaan Atceh Darussalam tidak bisa dihilangkan.

“Sejarah tidak bisa dihilangkan, sejarah tidak bisa ditinggalkan begitu juga dengan sejarah kebesaran Bendera Alam Peudang (pedang – red) pada masa kerajaan Atceh Darussalam, dan masyarakat yang paham sejarah Aceh pasti tahu karena banyak tercatat dalam buku buku sejarah di berbagai negara.” tegas Tengku Amir Hasan kepada Indonesia Berita, Senin (29/7/2019) kemarin.

Tengku Amir Hasan merupakan Putra bungsu dari Jend may kehormatan TNI Tengku Amir Husein Al Mujahid yang merupakan cucu dari Raja Karang Tamiang yang ke 10 Raja terakhir Tuanku Tengku Muhammad Arifin.

Sejak berumur 6 tahun dirinya sudah mengenal bendera Alam Peudang, hal ini didapat dari cerita dan melihat buku sejarah yang dibawa sang Ayah walaupun saat itu belum bisa membaca tetapi masih teringat jelas dalam bayangan memori ingatanya bagaimana bentuk Bendera Alam Peudang,

Amir Hasan mengatakan mendukung pemerintah apabila ingin menjadikan Bendera Alam Peudang sebagai bendera kebanggaan Aceh sebagai solusi positif menyelesaikan kebuntuan.

“Saya yakin mayoritas masyarakat Aceh akan menyetujui karena bendera alam pedang mencerminkan kejayaan Aceh masa lalu dan sejarah kejayaan Aceh akan terulang dimasa mendatang dalam naungan NKRI dan bendera alam Peudang tidak bertentangan dengan hasil kesepakatan MOU Helsyinki karena bukan bendera separatis.” katanya.

Menurutnya, MOU Helsyinki bisa diartikan sebagai sebuah ikatan/Perjanjian, dalam teori manajemen munculnya sebuah ikatan/perjanjian itu diawali dari adanya original idea kemudian Letter of intern selanjutnya baru MOU Setelah itu general kontak.

“UU PA masuk dalam General kontak lahirnya setelah ada ikatan/perjanjian dalam hal ini MOU Helsyinki. Jadi UU PA tidak baku masih bisa disempurnakan sesuai kebutuhan, intinya isi dari UU PA tidak bertentangan dengan kesepakatan MoU Helsyinki. Di MoU jelas.” ungkap Amir.

Amir menegaskan dasar yang dipakai pemerintah pusat adalah UUD 1945 dan dijelaskan juga bahwa lambang bendera tidak boleh menyerupai lambang sparatis.

“Kalau sampai sekarang pemerintah belum menyetujui harusnya anggota dewan yang terhormat di Aceh melakukan evaluasi dan menyempurnakan kembali bukan seolah-olah UU PA dianggap sudah baku dan tidak bisa dirubah, tinggal kemauan para Anggota Dewan, saya yakin pemerintah pusat akan mendukung anggarannya.” tegasnya.

Selanjutnya Amir menjelaskan dalam Pengantar ilmu hukum dijelaskan bahwa bukan masyarakat yang mengikuti hukum tetapi hukum yang mengikuti masyarakat jadi hukum buatan manusia tidak baku masih bisa disempurnakan sesuai dengan kebutuhan.

“Dan juga harus mengikuti Tata urutan hukum berawal dri hulu baru ke hilir bukan dari hilir ke hulu, hulunya UU 1945.” jelasnya lagi.

Tengku Amir Hamzah menyatakan sebenarnya masih ada yang lebih penting dan utama lagi selain permasalahan bendera yaitu permasalahan penguatan ekonomi.

“Masyarakat Aceh butuh Penguatan ekonomi dan kemerdekaan yaitu merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari keterbelakangan ekonomi dan keterpurukan.” paparnya sambil mengakhir pembicaraan.

Penulis : Iqbal

Editor : YES

IBC, PESISIR SELATAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Dedi Rahmanto Putra mengapresiasi semangat generasi muda untuk bersama memberikan warna pada maju mundurnya pembangunan bangsa Indonesia.

“Saya apresiasi semangat generasi muda.” kata Dedi yang juga Pembina Pimpinan Wilayah Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PW Perisai) Sumatera Barat dihadapan para pengurus dalam acara bertajuk dialog Kebangsaan Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Selatan dengan tema ”Merajut Persatuan Dalam Kebhinekaan“, sekaligus pelantikan penggurus PW Perisao Sumbar, di Painan Convertion Center (PCC), Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (29/7/2019) kemarin.

Menurut Dedi, keberadaan PW Perisai Sumatera Barat adalah moment kebangkitan generasi muda di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Pesisir Selatan. Generasi muda pada era kemajuan zaman sekarang ini dituntut untuk bisa cerdas, tegas dan rendah hati, karena generasi muda bersama – sama ikut mendukung pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Generasi muda adalah garda terdepan, ditangan merekalah maju dan mundurnya bangsa ini. Kita harus bangga menjadi putra-putri Kabupaten Pessel, sudah saatnya generasi muda bangkit dan maju,” ungkapnya.

Dirinya menuturkan para penggurus PW PERISAI Sumatera Barat periode 2019 – 2020 yang sebentar lagi segera dikukuhkan, bisa menjalankan roda organisasi sesuai dengan Sarekat Islam serta aturan yang berlaku, dan mudah-mudahan dengan kegiatan dialog ini demgan keynote speaker Hamdan Zoelva bisa bermanfaat dan menambah wawasan generasi muda kita.

“Jangan perbedaan warna organisasi menjadi pembatas ataupun pemisah untuk berbuat, tapi jadikan perbedaan itu sebagai wadah pemersatu generasi muda kita, untuk bersama ikut menentukan maju dan mundurnya bangsa ini,” tutur Dedi..

Maka untuk meningkatkan kreatifitas generasi muda, serta kemandirian dalam organisasi, Dedi Rahmanto berupaya semaksimal agar kedepan agar organisasi PW. PERISAI Sumbar bisa menjalankan programnya, yaitu Dakwa dan Ekonomi.

“Kepada para peserta dialog bisa ikuti hingga selesai, semoga bisa diambil hal positif serta ilmu dari pemateri Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.” harapnya.

Sementara Bupati Pesisir Selatan H.Hendrajoni yang menaruh hormat pada mantan Ketua MK 2013 – 2015 Hamdan Zoelva, karena sosok nya tegas mengucapkan sekamat atas pelantikan pengurus PW Perisao Sumatera Barat.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan pribadi mengucapkan selamat atas pelantikan kepenggurusan PW Perisai Sumatera Barat jihad 2019-2020, semoga amanah dan kepercayaan diberikan bisa dijalankan dengan sebaik- baiknya. Serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas nya.” ucspnya.

Pada kesempatan itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PW Perisai Pusat Harjono dalam kesempatan itu membacakan kata sambutan Ketua Pusat Perisai, sekaligus menyampaikan Surat Keputusan DPP. Perisai tentang pelantikan Kepenggurusan PW Perisai Sumatera Barat.

“Organisasi Perisai berdiri pada tahun 1965 oleh Oetaryo Anwar Tjokroaminoto. Pada penggurus PW Perisai Sumatera Barat, agar segera bergerak, serta bersikap cerdas, tegas dan rendah hati.” kata Harjono.

Ketua Umum PW Perisai Sumatera Barat Joni Wal Ardin dalam kata sambutanya, dengan adanya wadah organisasi PW Perisai menjadi momentum kebangkitan generasi muda.

“Mari sama-sama kita kepalkan tangan, rapatkan barisan, bersama-sama ikut mendukung pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kita dan penggurus, siap menjalankan roda organisasi sesuai Serekat Islam, serta berjihad sesuai dengan aturan,” kata Joni.

Pada kesempatan itu Mantan Ketua MK Hamdan Zoelvasecara resmi melantik (jihad – red) Penggurus Wilayah ( PW) Perisai Sumatera Barat jihad 2019 – 2020. Acara dilanjutkan dengan dialog ” Merajut Persatuan Dalam Kebhibnekaan”.

“Ini pertama di Sumatera Barat, dan ini menjadi gerakan awal, semoga nantinya bisa diikuti organisasi lainya.” ujar Mantan Ketua MK.

Hamdan Zoelva menjelaskan perlu ditanamkan rasa tanggung jawab, disiplin, agama dan wawasan pendidikan pada diri generasi muda, agar mereka jauh dari hal negatif, seperti Narkoba.

“Dan pada penggurus PW PERISAI Sumbar bisa bergandeng tangan dengan organisasi kepemudaan lainya untuk kembali mengaktifkan kembali semua lini generasi muda.” jelasnya.

Setiap kader Perisai haruslah benar-benar tampil merakyat, berbaur dengan semua lini, serta mampu bersikap profesional sesuai Sarekat Islam, serta menanamkan rasa Nasionalisme.

Bisa selaras, bekerjasama dengan unsur pemerintah yang ada didaerah, baik itu Eksekutif maupun Legislatif

”Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari Bupati Pessel,serta Ketua DPRD Pessel yang telah mendukung kegiatan ini.” kata Hamdan.

Hadir juga dalam undangan lainnya, Forkopimda Pessel, Kepala Perangkat Daerah ( PD), Ketua Panwaslu Pessel, Penggurus Parpol, Ketua Organisasi Pemuda dan Mahasiswa seperti KNPI, dan HMI, serta Mahasiswa dan pelajar.

Penulis : Zaki

Editor : YES

IBC, TALIABU – Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), menggelar rapat internal pembahasan rekomendasi untuk unsur pimpinan di DPRD Pulau Taliabu pada Senin (29/7/2019) kemarin.

Ketua Bidang Pemenang Pemilu dan Komunikasi Politik (Bappilu) DPC PDIP Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun mengatakan, DPC PDIP Pulau Taliabu, telah melaksanakan rapat terkait dengan usulan pimpinan DPRD Pulau Taliabu, berdasarkan instruksi DPP PDIP No. 610/In/DPP/VII/2019 tertanggal 17 Juli 2019.

“PDIP pada pemilu 2019 kemarin, kami mendapatkan dua kursi dan suara terbanyak ke tiga, dari pertama partai Golkar, Demokrat dan yang ke tiga PDIP, sehingga kita masuk pada unsur pimpinan,” ungkap Budi sapaan akrabnya kepada para wartawan.

Budi menyampaikan berdasarkan instruksi tersebut pihaknya melaksanakan rapat dalam rangka untuk mengusulkan unsur pimpinan DPRD Pultab ke DPP PDIP. Sebab setelah pengusulan ini DPP akan melakukan fit and proper test terhadap calon wakil ketua DPRD Pultab.

“Ada beberapa kriteria yang dibahas tadi, namun saja dalam ketentuan peraturan DPP No. 7 tahun 2019 menegaskan ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon unsur pimpinan DPRD Pulau Taliabu,” bebernya.

Meski Anggota DPRD incumbent wajib untuk diusulkan kembali, dirinya menerangkan pihak DPC harus melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota DPRD yang dimaksud.

“Untuk unsur pimpinan periode kemarin, PDIP Pultab mengisi Wakil Ketua Satu DPRD Pulau Taliabu dan kalau ada pengusulan kembali, maka kami akan melakukan evaluasi-evaluasi apakah masih layak diusulkan untuk masuk dalam unsur pimpinan atau tidak. Hasil evaluasi itu, akan disampaikan ke DPP PDIP pada Rabu (31/7/2019),” terang Budiman.

Dari rapat tersebut, DPC PDIP Pultab mengusulkan dua nama sebagai calon unsur pimpinan DPRD Pulau Taliabu yakni, M. Zainal Ashar dan Ridwan Soamole.

Penulis: And

Editor: MAS

IBC, TAPUT – Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan Danau Toba dan sejumlah lokasi wisatala lainnya yang ada di Sumatera Utara (Sumut) dalam tiga hari ke depan.

Kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan disambut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, unsur Forkopimda Sumut dan sejumlah kepala daerah di Bandara Silangit, Senin (29/7/2019).

Adapun rangkaian kegiatan Jokowi di sejumlah tempat di antaranya objek wisata Sipinsur di Humbang Hasundutan sekaligus menggelar pertemuan terbatas terkait pengelolaan Danau Toba. Serta mengunjungi dermaga Muara Taput sebelum melanjutkan pertemuan bersama para Bupati se-kawasan.

Pada hari kedua, Selasa 30 Juli, Jokowi akan mengunjungi lokasi Salib Kasih Tarutung Taput. Dilanjutkan kunjungan ke Pasar Siborong-Borong dan Geosite Sibisa di Tobasa. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Samosir melalui pelabuhan Ajibata via Parapat.

Di Samosir, Jokowi didampingi Gubernur Edy Rahmayadi juga akan mendatangi tempat-tempat wisata seperti Pasar Souvenir, Pantai Pasir Putih Parbaba, Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba Sigulatti serta lokasi lainnya. Direncanakan Joko Widodo akan bermalam di Samosir.

Sementara hari terakhir kunjungannya, Rabu 31 Juli, rombongan RI 1 akan menyambangi lokasi peternakan sapi di Desa Parsingguran Kecamatan Pollung Humbahas. Sebelumnya Presiden juga kemungkinan akan singgah di Menara Pandang Tele yang menjadi satu lokasi wisata andalan di Kabupaten Samosir.

Hingga berita ini diturunkan, seribuan warga setempat, wisatawan dan unsur pemerintah daerah telah menunggu kedatangan rombongan Presiden di Taman Wisata Sipinsur, Humbahas. Jadwal tersebut sewaktu-waktu dapat berubah.

Turut mendampingi Jokowi, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menkumham Yassona Laoly.

Reporter: Tison

Editor: MAS

IBC, PANDEGLANG – Agro wisata merupakan magnet yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Guna mewujudkan hal itu, Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pertanian akan membangun Agri Park yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

“Kita kemarin belajar ke Banyuwangi yang memiliki agro wisata yang bagus. Disana bisa, kenapa tidak di Pandeglang kita kembangkan,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita saat meninjau lahan Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (BPBTPHP) di Kaungcaang, Kecamatan Cadasari, Senin (29/7/2019).

Irna meminta, penataannya dilakukan seindah mungkin agar dapat menarik minat para pengunjung.

“Yang kita buat ini harus ada impact nya jangan sampai sia-sia. Berdayakan anak muda Pandeglang yang kreatif,” ujarnya.

Selanjutnya Irna menyebut di era modern saat ini memang tidak sedikit masyarakat menghabiskan uang haya untuk berlibur dengan merasakan nuansa alam yang asri.

“Buat masyarakat Pandeglang yang mau liburan, jika sudah selesai cukup datang ke Agri Park, habiskan uangnya di sini jangan ke daerah luar Pandeglang,” tegasnya.

Di tempat yang sama Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Heni Supiani mengatakan, lahan yang akan dibuat menjadi Agri Park seluas 1 hektar dari 3 hektar yang masuk kedalam wilayah BPBTPHP.

“Tahap pertama kita lakukan pengolahan lahan seluas satu hektar. Di sini akan kita buat berbagai zona agar terlihat lebih indah,” terang Heni.

Zona yang akan dibuat, dijelaskan Heni diantaranya yaitu kebun sayuran, kebun bunga, rumah bibit bunga, rumah bibit sayur, kebun buah, dan zona Spot Selfi.

“Para pengunjung bisa memetik buah sendiri sehingga lebih segar. Fasilitas lainnya juga akan kami sediakan seperti mushola dan lain sebagainya,” tutupnya.

Penulis: Rohim

Editor: MAS

IBC, BANDAR LAMPUNG – Komunitas Odapus/Orang dengan Lupus Lampung (KOL) yang aktif bergerak mensosialisasikan tentang bahaya penyakit Lupus atau Systemic Lupus Erythematosus (SLE) kepada masyarakat Lampung, berencana mengadakan seminar tentang penyakit ini, agar masyarakat semakin mengetahui gejala dan bagiamana cara perawatannya.

“Lupus biasa juga disebut penyakit 1000 wajah ini atau SLE mempunyai Gejala Awal (namun tidak selalu) yang biasanya diawali dengan penyakit radang yang disebabkan ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri. Lupus dapat mempengaruhi sendi, kulit, ginjal, sel darah, otak, jantung, dan paru-paru, bahkan meyebabkan kebutaan pada kedua mata” jelas Ketua KOL Merli Susanti melalui rilisnya kepada Indonesia Berita, Senin (29/7/2019).

Secara nasional, lebih dari 150 ribu kasus per tahun pasien penderita Lupus. Untuk di Lampung sendiri, kasus meninggal dunia usia muda 3 sd 5 orang setiap bulannya, menurut data yang di KOL

Merli mengatakan agar penyakit Lupus semakin tersosialiasi ke masyarakat, KOL berencana mengadakan agenda Seminar & Talkshow Deteksi Dini “Lupus” di Graha Bintang RS.Pertamina Bintang Amin, Bandarlampung, Sabtu pagi, 31 Agustus 2019 mendatang.

“Kita siap membentuk kepanitian bersama KADIN Lampung Peduli demi suksesnya agenda sosialisasi Lupus.” katanya.

Selanjutnya Merli mengungkapkan penyakit Lupus tidak dapat disembuhkan, namun dengan perawatan yang tepat, pasien penderita Lupus dapat bertahan selama bertahun tahun atau bahkan seumur hidup.

“Meskipun lupus belum ada obatnya, penanganan berfokus pada peningkatan kualitas hidup dengan mengendalikan gejala dan meminimalkan kekambuhan, dimulai dengan mengubah gaya hidup, termasuk pola makan dan perlindungan terhadap matahari. Manajemen penyakit lebih lanjut berupa obat-obatan, seperti antiinflamasi dan steroid.” ungkapnya.

Agenda Seminar ini pun mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari “KADIN Lampung Peduli”.

Asri Pujiati, aktivis KOL juga mengungkapkan, dirinya antusias mengkampanyekan bahaya Lupus, mengingat pengalaman pribadinya sebagai ibu yang harus kehilangan buah hati anak tercintanya Vina Fajri Putri Azhari (17 th) dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pada 25 April 2019, setelah 2,5 bulan menderita sakit Lupus, walaupun mendapat pengobatan terbaik di RS Kramat 128 Jakarta.

“Pengalaman saya yang harus kehilangan anak saya setelah 2.5 tahun menderita Lupus.” ungkap Asri.

Dengan Seminar Lupus itu nantinya, Asri mengharapkan masyarakat maupun pihak pemerintah daerah khususnya agar memberikan perhatian serius tentang bahaya Lupus, mengingat di Provinsi Lampung hingga saat ini belum ada satu pun dokter spesialis Lupus.

Rencananya, pada acara seminar penyakit Lupus yang akan dilaksanakan mendatang, KOL yang didukung oleh “KADIN Lampung Peduli” akan menghadirkan Pakar Lupus atau Bapak Lupus yaitu Prof. dr. Zubairi Djoerban Sp. PD. KHOM, yang akan memaparkan secara detail tentang Penyakit Lupus. Seminar juga akan di hadiri oleh Ketua Lupus Indonesia, Ibu Tiara Savitri S. Pd.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, MEDAN – Tak sampai 24 jam, aparat kepolisian dari unit Reskrim Polsek Medan Sunggal berhasil meringkus pelaku pembunuhan sadir terhadap Heriyawati boru Siagian (50).

Untuk itu, pihak keluarga sudah diperkenankan membuka police line dan memasuki rumah tempat pembunuhan terjadi, yakni di Jalan Abadi, No. 338, Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan.

Saudara sepupu korban, Johny Silitonga mengatakan bahwa ia diberitahu oleh pihak kepolisian jika seorang tersangka berinisial DMS berhasil ditangkap. Namun tidak diungkapkan rinci tentang jumlah pelaku.

“Sudah bisa dibuka police line-nya, sudah diperkenankan, sebab pelakunya sudah tertangkap,” kata Johny kepada Indonesia Berita, Minggu (28/7/2019).

Heriyawati dibunuh pagi tadi, Minggu (28/7/2019), di rumahnya. Karena suaminya, Pendeta Pantun Sirait, tengah berada di Jakarta guna keperluan berobat, dia tinggal seorang diri. Belum diketahui jelas penyebab perisitiwa pembunuhan itu terjadi.

Kata Johny, para kerabat keluarga yang kini mulai berdatangan ke rumah korban tengah menantikan jenazah dibawa pulang dari RS Bhayangkara Polda Sumut setelah proses otopsi rampung dilakukan.

“Malam ini juga Pendeta Pantun Sirait tiba dari Jakarta, begitu juga putri sulungnya, setidaknya malam nanti sudah berada di sini,” tegas Johny.

Heriyawati ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya oleh warga sekitar. Tetangga korban, Toni Nainggolan mengatakan, kejadian itu sekitar pukul 09.30 WIB, disaat para tetangga curiga melihat rumah tertutup dan terkunci. Warga yang curiga dan memutuskan untuk melihat dari jendela rimah dikejutkan dengan kondisi korban yang sudah telentang, tangan terikat tali dan kepala pecah.

“Diduga korban dibunuh sudah tiga hari yang lalu. Mati dibunuh, tangannya diikat dengan tali dan kepala pecah,” tambah Toni.

Selain itu, juga didapati pesan singkat di ponsel korban yang menyebutkan “Sudah puas aku, nanti STNK dan BPKB mu akan diantar ke kuburan”.

Saat ini, belum ada info lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait pelaku.

Penulis: Rj Samosir

Editor: MAS

IBC, HALTIM – Petani padi di desa Tiboino Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur mengeluh dengan anjloknya harga gabah.

Pasalnya di musim panen ini mereka berharap harga gabah naik, justru sebaliknya malah harga gabah anjlok bahkan gabah tak di beli.

“Sebelumnya gabah dibeli dengan harga RP.5500 namun sekarang nggak jelas harganya bahkan tidak dibeli.”tutur Slamet kepada Indonesia Berita, Minggu (28/7/2019).

Slamet mengaku kebingungan untuk mencari pihak yang akan membeli hasil panennya, jika tidak terjual akan menghambat produksi petani pada musim tanam mendatang.

“Jika tidak dibeli lantas gabah kita mau kemanakan dan tidak laku ya berikutnya kita tidak bisa garap kembali,” kata Slamet yang sudah 20 tahun menjadi petani itu.

Selanjutnya Slamet berharap kondisi ini bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

“Semoga pemerintah memberikan perhatian dengan kondisi ini.” harapnya.

Sementara itu Waris yang juga merupakan petani desa setempat mengungkapkan, bahwa selama ini gabah miliknya dibeli Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kami sangat berharap bahwa padi atau gabah kita ini dibeli, dulunya BUMD beli, entah kanapa sekarang tidak dibeli?” ungkap Waris penuh tanya.

Waris mengaku pernah mendapatkan info bahwa Gudang BUMD Haltim penuh sehingga gabah milik petani tidak bisa dibeli.

“Saya dengar katanya gudang di BUMD Haltim lagi full sehingga tidak dibeli,” tutur pria yang memiliki tiga anak itu.

Kondisi ini kian diperumit oleh tingginya biaya produksi.

“Kemarin biaya produksi kita capai 6 juta, sehingga kalau gabah kita tidak dibeli otomatis kita nggak bisa garap berikutnya,” pungkas Waris.

Sementara itu pengelolaan BUMD Kabupaten Halmahera Timur mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah membeli gabah dari petani sebanyak 65 ton namun masih kesulitan dalam pemasaran. Hal ini dianggap sebagai penyebab menumpuknya stok gabah di gudang BUMD.

“Padi nggak bisa keluar stok menumpuk,” kata Udin.

Penulis: MAN

Editor : YES

IBC, LABUHA – Isu yang menyebar dan bahkan dirilis di salah satu media online pada Jumat 26 Juli 2019 lalu bahwa Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Bahrain Kasuba dan Istrinya Nurlela Muhammad mengajak masyarakat menggelar pesta joget di sejumlah Desa Gane Timur dan Bacan Timur dua hari sebelum gempa bumi itu tidak benar.

Bahrain Kasuba mengatakan, foto yang dimuat dalam pemberitaan yang dilansir media edisi jumat kemarin itu sangat beesifat politisas karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

“Karena foto yang dimuat itu pada kegiatan Peguyuban Desa Fida Kecamatan Gane Timur. Beberapa Bulan kemarin jadi bukan di lokasi Bencana Gempa Bumi, atau kita gelar pesta keliling Gane dan Bacan Timur,” kata Bahrain saat dikonfirmasi  Indonesia Berita melalui telepon selularnya, Minggu (28/7/2019).

Selanjutnya Bahrain menjelaskan acara tersebut digelar jauh sebelum gempa.

“Setelah selesai acara masyarakat minta untuk pesta ronggeng dan itu jauh sebelum, gempa bumi jadi saya kira kalau kita mengangkat budaya pada acara tersebut itu tidak masalah karena itu bukan joget-joget biasa,” jelasnya.

Dirinya juga membantah jika itu adalah pesta joget yang sering dilakukan anak muda-mudi.

“Kalau menyangkut pesta joget yang biasa dilakukan anak-anak muda itu saya ini yang paling ngotot dan paling larang, sampai saya buat edaran kepada masyarakat Halsel bagimana Mungkin saya lakukan,” bantah Bahrain.

Menurutnya, acara ronggeng tersebut digelar berdasarkan permintaan orang tua-tua disana.

“Saya juga ikut serta sebagai Kepala Daerah yang mengapresiasi antusias masyarakat di Desa Fida, Kecamatan Gane Timur. Karena apa, rasa kebersamaan masyarakat demi mengungkapkan rasa persaudaraan itu sangat kuat, jadi pesta itu juga bukan pesta joget sebarang tetapi kita mengangkat budaya kita. Sebagai pimpinan Daerah, saya menghargai permintaan masyarakat, sejauh tidak melanggar norma agama, dan itu bukan dosa,” ungkap Bahrain.

Hingga saat ini, ia bersama Istri lagi fokus pada penanggulangan bencana pasca gempa bumi yang terjadi di Halmahera Selatan.

“Sementara saya dan istri selama terjadi gempa pada minggu 14 Juli kemarin hingga saat ini saya selalu intens di lokasi pengungsian, karena duka masyarakat adalah duka saya selaku Kepala Daerah. Masa saya setega itu kasihan masyarakat, keluarga saudara saya yang kini tertimpa bencana alam munkinkah saya berpesta di atas pendenderitaan rakyat, saudara lebih-lebihnya keluarga saya semua,” tutup Bahrain.

Penulis : MT

Editor : YES

IBC, LANGSA – Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia Tahun 2019, Pemerintah Kota (Pemkot) Langsa, LSM Bale Juroeng, WWF serta sejumlah lembaga peduli lingkungan hidup menggelar Seminar Internasional dengan mengusung tema ‘Aksi Bersama dalam Konservasi Mangrove Untuk Kehidupan Pembangunan Lestari dan Berkelanjutan’ di Aula IAIN Langsa, Sabtu (27/7/2019) lalu.

Kegiatan seminar tersebut menjadi puncak Pekan Mangrove dengan menghadirkan pembicara dari KPH III, Akademisi Iswayudi, Aktivis Perempuan Rasyidah, dan perwakilan masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Umar menyampaikan bahwa Pemkot Langsa sangat serius dalam melestarikan mangrove. Mangrove di Kota Langsa terdiri dari 32 jenis mangrove dan merupakan jenis manggrove terlengkap di Asia Tenggara.

“Namun persoalan yang masih belum selesai adalah masih adanya penebangan pohon bakau karena masyarakata beralasan untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Untuk itu Pemkot Langsa coba mencari alternatif pemanfaatan hutan mangrove dengan mengembangkan ekowisata.” katanya.

Dalam mengisi perayaaan Pekan Mangrove sejumlah kegiatan ditampilkan diantaranya lomba Balap perahu, lomba memasak makanan dari bahan baku di sekitar mangrove, lomba debat panglima laut tentang upaya perlindungan mangrove, lomba menggambar untuk pelajar, lomba vlog, lomba foto, aneka permainan dan pameran produk-produk mangrove. Rangkaian acara ini dipusatkan di Lapangan Bola Sungai Lueng Gampong Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur yang berlangsung selama 3 hari.

Pekan Mangrove didukung oleh Program Shared Resources Joint Sollution (SRJS) yang didukung Pemerintah Belanda yang selama ini telah bekerjasama dengan Pemerintah dan sejumlah LSM untuk mendorong pengelolaan mangrove yang lestari.

Perwakilan WWF Belanda, Hans Beukeboom yang ikut hadir dalam seminar internasional tentang mangrove menyampaikan dukungannya terhadap kerja pemerintah, LSM lokal dan masyarakat dalam upaya pelestarian mangrove.

“Masyarakat adalah penjaga garis depan untuk memastikan bahwa hutan mangrove tidak dihancurkan, berbagai upaya telah dilakukan sehingga pertahanan pantai semakin kuat. Kami bangga, saat ini beberapa kelompok masyarakat juga telah mulai memanfaatkan hutan bakau secara berkelanjutan, sebagai sumber bahan baku alami untuk produk makanan, yang tentunya merupakan sumber daya ekonomi yang ramah lingkungan,” kata Hans.

Dengan ancaman yang dihadapi oleh hutan mangrove seperti penebangan liar, pengalihan fungsi lahan dan lainnya diperlukan strategi pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove. Salah satunya melalui program SRJS.

Pemanfaatan hutan mangrove secara berkelanjutan dengan memanfaatkan hutan mangrove untuk memproduksi produk produk seperti sirup, batik, makanana ringan dan juga untuk ekowisata adalah cara efektif agar hutan mangrove tetap terjaga.

“Melalui pemanfaatan tadi, masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari ini. Kita percaya yang paling efektif untuk menjaga hutan adalah masyarakat sendiri,” pungkas Hans

Perayaan Pekan Mangrove akan ditutup dengan kegiatan kunjungan wisata ke hutan mangrove, menanam pohon dan pembagian hadiah untuk para pemenang lomba.

Penulis: Iqbal

Editor: MAS

IBC,TERNATE – Memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74
Forum Dufa-Dufa bergerak menggelar rangkaian kegiatan mulai dari tanggal 28 Juli – 19 Agustus 2019.

Kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam mengisi kegembiraan dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 pada Tanggal 17 Agustus 2019.

Ketua Panitia Hasrul Hi. Kahar mengatakan giat ini adalah meningkatkan eksitensi pemuda Dufa-Dufa, mempererat silaturahmi, mengajak warga membiasakan hidup sehat dengan olahraga serta menumbuhkan jiwa religius Generasi Muda.

“Mempererat tali silaturahmi antar sesama warga, membangun rasa nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan besarnya jasa-jasa perjuangan kemerdekaan dan nasional dalam merebut Kemerdekaan Bangsa Indonesia.” ujar Hasrul kepada Indonesia Berita disela acara pembukaan. Minggu (28/7/2019)

Selanjutnya Hasrul, memaparkan kegiatan di mulai dari tanggal 28 Juli – 19 Agustus 2019 yang dipusatkan dibeberapa titik di Kelurahan Dufa-Dufa.

“Jenis kegiatan diantaranya Lomba goyang Tobelo, Lomba Tenis meja, tarik tambang, lomba gigi leper, makan kerupuk, Lomba Lari karung, Pertandingan gawang mini, Dialog Publik, dan Ekspedisi Gunung Gamalama serta di tutup dengan Panggung Kreasi.” paparnya.

Lebih lanjut Hasrul mengatakan bahwa kegiatan ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

“ini kegiatan yang kedua dari pemuda-pemudi Dufa-Dufa yang jelas ada perbedaannya karena tahun ini bentuk kegiatannya banyak dan di bantu Mahasiswa KKN Kebangsaan,” katanya.

Ia berharap semoga ini tetap berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

“Kami berharap ini tidak akan berhenti di tahun ini saja, tetapi berkelanjutan sampai generasi yang akan datang.” harap Hasrul.

Sementara itu Lurah Dufa-Dufa Sarjudin S. Radjab mengapresiasi kreativitas anak muda yang menamanakan diri Forum Dufa-Dufa bergerak.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menyatukan seluruh pemuda yang ada dikelurahan dufa-dufa.” imbuh Sarjudin.

Editor : YES

IBC, BANTEN – Gempa bumi berkekuatan:5.2 Skala Ritcher (SR) guncang Bayah, Banten pada Minggu (28/7/2019) pukul 19 21:25WIB,

“Gempa 5.2 SR guncang Bayah, Banten pada Minggu 28 Juli 2019 pukul 19.21 WIB.” tulis situs Badan Meteorologi Krimatologi dan Geofisika (BMKG), Minggu (28/7/2019).

BMKG menginformasikan episenter gempa berada pada koordinat 7.42 Lintang Selatan (LS) dan 106.03 Bujur Timur (BT).

“Tepatnya pusat gempa berada 59 kilometer Barat Daya Bayah, Banten.” tulis BMKG.

Aelanjutnya BMKG kembali menginformasikan gempe tersebut berada pada kedalaman 10 kilometer dan tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami.” jelasnya.

Goncangan gempa tersebut dirasakan (MMI) III Pelabuhan Ratu, III Sukabumi Selatan, II-III Depok, II Serang, II Munjul.

Sampai berita ini tayang Redaksi belum menerima informasi terkait kerusakan dan kerugian yang diakibatkan gempa bumi tersebut.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, BANDA ACEH – Jambore Nusantara yang dilaksanakan di Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara yang diikuti kontingen dari 11 provinsi menjadi wadah pemersatu keaneka ragaman suku serta budaya.

Giat yang digelar dari 23 – 26 Juli 2019 ini merupakan ajang pertukaran pembelajaran dalam adat komunitas lokal terkait cara cerdas dan praktek dalam menghadapi ekologis maupun kelestarian alam.

Mengusung tema ‘Membuka Ruang Komunikasi dan Informasi Antara Pemerintah dan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Dalam Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung Untuk Kelestarian Alam dan Kesejahteraan Masyarakat’, giat ini bertujuan sebagai sarana berbagi pengetahuan, pengalaman, keterampilan serta membentuk jejaring sosial yang solid bagi para pemimpin perempuan dan pemuda dalam mengatasi krisis sosial ekologi serta perubahan iklim di wilayah.

Dalam acara pembukaan pada Selasa (23/7/2019) lalu, turut hadir Dirjen KSDAE Wiratno, Kepala Taman Nasional Gunung Louser (TNGL) Aceh dan Sumatera Japri Susufrianto, serta sejumlah pejabat Forkopimda Aceh Tenggara.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bukhari menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh kontingen yang mengikuti kegiatan Jambore Nusantara.

“Kami sangat menyambut baik dalam kegiatan ini, dimana dapat melahirkan investasi bagi generasi beserta seluruh mitra yang telah mendukung terlaksananya agenda besar ini,” ujar Bukhari.

Bukhari mengklaim, kegiatan ini juga dapat menumbuh kembangkan kearifan lokal dan pertukaran informasi dari masing-masing daerah.

“Kabupaten Aceh Tenggara merupakan kawasan yang memiliki ekosistem keberagaman hayati dan kaya akan potensi alam terutama hutan serta sungai. Salah satunya adalah kawasan ekosistem Leuser yang dapat menjadi tempat wisata dan menambah pengetahuan tentang keberagaman hanyati,” jelas Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dikenal ramah itu.

Selanjutnya Bukhari memaparkan Pemkab Aceh Tenggara selama ini terus melakukan program-program guna menjaga dan merawat serta melestarikan berbagai hayati terutama yang terdapat di wilayah Taman Nasional Gunung Louser itu.

“Seperti dengan menempatkan strategi dukungan perencanaan dalam penyelamatan hutan dan lingkungan serta kebencanaan alam secara produktif,” paparnya.

Terakhir Bukhari menambahkan selain untuk menambah wawasan dan pertukaran informasi di bidang adat istiadat, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam berbangsa.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepada kita semua agar dapat menjaga dan memupuk persatuan bangsa yang memiliki ragam kebhinekaan,” tandasnya..

Adapun peserta Jambore Nusantara 2019 terdiri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Halmahera, Bali, Papua, Marauke, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Aceh yang merupakan tuan rumah dalam kegiatan tersebut.

Penulis: Iqbal

Editor: MAS

IBC, LAMPUNG – Blaster Saburai mengadakan kopi darat (kopdar) para pemimpin 15 koorsinator wilayah (korwil) Blaster Saburai di Gubuk Bambu Jalan Purnawirawan raya langkapura bandar Lampung pukul 13.00 wib.

Pertemuan yang dipimpin oleh Eko Abadi sebagai juru bicara, dan beberapa pengurus pusat seperti Novel Sanggem, M. Febri, Nana dan Frando hari ini , Minggu (28/7/2019) menghasilkan beberapa program organisasi suporter.

“Pertemuan hari ini (Minggu, 28 Juli 2019 – red) menghasilkan beberapa program, seperti akan mendatabase anggota blaster secara resmi melalui Kartu Tanda Anggota (KTA) Blaster Saburai, juga merencanakan chant class akbar, chant class seluruh korwil dan silahturahmi antar korwil.” jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Blaster Saburai Novel Sanggem melalui pesan singkat WhatsApp yamg diterima Redaksi Indonesia Berita, Minggu (28/7/2019).

Novel menambahkan selain itu pertemuan tersebut membahas kekecewaan suporter, masyarakat Lampung yang menonton dan para fans karena ketidakmampuan tim Badak Lampung FC (BLFC) memenangkan pertandingan.

“Karena kekalahan demi kekalahan tersebut mengakibatkan kekecewaan masyarakat dan Suporter. Malulah kita jika selalu kalah.” tambahnya.

Dirinya menegaskan ibarat peribahasa yang ada di Lampung yaitu, api obat malu indung, mati anakku artinya pihak manajemen Badak Lampung FC segera berbenah, baik dengan mengganti pelatih, merombak pemain agar disetiap laga mendapatkan 3 point’.

“Jangan sampai dengan tidak berbenah BLFC masuk ke zona degradasi.” tegas Novel.

Pertemuan ini dihadirkan oleh korwil-korwil Blaster Saburai, yaitu M. Dani Pratama Blaster Tanjung Karang Pusat, M.Hanbella Purnama Blaster Jati Agung, Dian Airlangga/Atin Langga Blaster Panglima Polim, Achmad Susanto Blaster Rajabasa, Muhammad Haykal Blaster Tanjung Bintang, Devi Blaster Bandar Jaya, Trian Dimas Blaster Pringsewu, Satria Albasani Kemiling Fanatics, Ferry Blaster Sukabumi Lampung, Tredy Hasman Blaster Lampung Utara. Ahmad Nurfajri Blaster Kalibalok Kencana, Ali Blaster South Lampung, Ivan Blaster Tamvan, Frando Blaster Ncf dan Danil Blaster Pesawaran.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, MEDAN – Seorang ibu rumah tangga (IRT) ditemukan tewas terkapar di dapur rumahnya di Jalan Abadi Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Minggu (28/7/2019).

Saat ditemukan, korban dalam kondisi mengenaskan dengan posisi telentang, tangan terikat dan bagian kepala belakang mengeluarkan darah. Kematoan wanita ini sontak membuat warga yang bermukim kawasan tersebut menjadi heboh dan berdatangan ke lokasi kejadian.

Salah seorang warga sekitar Toni Nainggolan mengatakan, kejadian ini pertama kali diketahui oleh warga sekitar yang curiga lantaran korban yang diketahui bernama Herawati Siagian, sudah 3 hari tidak keluar dari rumahnya.

“Saat kejadian korban sendirian di rumahnya, suaminya pendeta ke luar kota sama anaknya untuk berobat,” terangnya.

Selanjutnya, sejumlah warga lalu memanggil tukang kunci untuk membuka pintu rumah korban. Begitu rumah terbuka, alangkah terkejutnya warga melihat korban terkapar tak bernyawa.

“Jam 10.00 WIB tadi ditemukan,” ujarnya.

Tak khayal, atas penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan, warga lalu memberitahukan kepada pihak berwajib.

Usai menerima laporan warga, Polsek Sunggal lalu turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan.

Untuk kepentingan penyelidikan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Jalan KH Wahid Hasyim Medan untuk diotopsi. Selain itu, aparat Kepolisian juga memasangi rumah korban dengan garis polisi.

Penulis: Rj Samosir

Editor: MAS

IBC, LANGSA – Masyarakat nelayan Desa Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, kembali menggelar giat tahunan Kenduri Laot (laut – red) bertempat di Pantai Ujung Peureuleng (dulu Pulau Siwah) hal ini dimaksudkan sebagai wujud syukur kepada Allah swt atas rezeki yang diberikan berupa hasil laut.

Sekda Kota Langsa Syahrul Thaeb dalam sambutannya, memberikan apresiasi kepada panitia atas sukses terlaksananya Kenduri Laot. Menurutnya, Kenduri Laot adalah sebuah tradisi atau budaya masyarakat Aceh yang harus dilestarikan.

“Selain Kenduri Laot, masih ada lagi tradisi lain seperti Kenduri Blang, Kenduri Juroeng (lorong), Kenduri Tuha Pade, Peudaeng Rumoh yang semua itu sudah mulai pudar, sehingga perlu adanya pengenalan kembali kepada generasi penerus kedepannya,” kata Syahrul Taheb.

Syahrul mengakui, bahwa masyarakat khususnya nelayan Desa Simpang Lhee masih mempertahankan tradisi orang-orang terdahulu.

“Mereka (orang-orang terdahulu -red) ingat bahwasanya laut sebagai lahan rezeki, maka dari itu wajib di jaga, jangan sampai tercemar sehingga spesies hewan dan biota-biota laut akan dapat berkembang biak dengan baik, alhasil tangkapan nelayan pun akan bisa meningkat,” urainya.

Lebih lanjut Syahrul menerangkan, bahwa saat ini laut sudah tercemar dengan berbagai sampah yang menurut perkiraan peneliti Zona R Universitas Georgia, ada sebanyak 150 ton sampah yang diantaranya sampah plastik sudah mengendap di dalam dasar laut. Diperkirakan pada tahun 2050 angka itu akan meningkat menjadi 750 ribu ton.

“Ini merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup nelayan kita, jika hal itu tidak segera kita atasi,” tandasnya.

Sementara itu di tempat yang sama kepala Desa Simpang Lhee, mengucapkan terima kasih kepada Sekda Kota Langsa serta undangan lainnya yang telah bersedia mengorbankan waktu menghadiri acara Kenduri Laot yang dilaksanakan masyarakat nelayan Desa Simpang Lhee.

“Kegiatan ini tentu banyak kekurangan baik itu dalam jamuan atau pun hal-hal lainya sehingga oleh karena itu saya sebagai Pimpinan Gampong (desa -red) mewakili masyarakat nelayan memohon maaf atas segala kekurangan, dengan harapan Kenduri Laot ini akan mendapat berkah dari Allah swt,” tutup Geuchik Ismail.

Hadir pada acara tersebut, Sekda Kota Langsa Syahrul Thaib, Camat Langsa Barat Ridwanullah, Babinkantibmas Polsek Langsa Barat, Babinsa dari Koramil Langsa Barat, Anggota Basarnas, para mahasiswa peserta kegiatan Pelatihan SDM Wisata Gampong dari Universitas Negeri Samudra Langs dan Universitas IAIN Cot Kala Kota Langsa, Petugas KPH III, Danpos Kamla Kuala Langsa, Satgas Pengawasan Mangrove Kota Langsa, Kepala Desa Tuha Peut beserta Perangkat Desa dan masyarakat sekitar.

Penulis: Iqbal

Editor: MAS

Oleh:

H.M Rojuli

IBC, PELALAWAN – Badan Usaha Milik Daerah Tuah Sekata (BUMD TS) Pelalawan sepertinya pura-pura ingin bersih. Bersih dari oknum-oknum penyalahguna anggaran, bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN) dan bersih-bersih dari “Lingkaran Setan” (Vicious Circle).

Saat ini upaya menuju itu sudah ada action. Seminggu lebih Inspektorat Kabupaten Pelalawan melakukan pemeriksaan dan begitu juga dikabarkan ada pemeriksaan dari Kejari Pelalawan.

Belum diketahui kapan pemeriksaan ini akan berakhir dan apa hasil temuan dari pemeriksaan itu!

BUMD TS Pelalawan selama ini menyimpan banyak dugaan. Semisal, ada yang menyebut sebagai tempat bunker keuangan oknum pejabat untuk dugaan kepentingan pejabat. Tidak heran ada bocoran dari bagian dalam bahwa bagian keuangannya lebih berkuasa daripada seorang direktur. Mengapa, karena bagian keuangannya diduga conect dengan oknum-oknum pejabat.

Jabatan direktur dalam sekali lima tahun berakhir dan berganti. Tetapi jabatan bagian keuangan dan jabatan strategis lainnya sepengetahuan publik belum pernah berganti. Artinya dugaan permainan keuangan di BUMD akan semakin kuat dugaan dalam lingkaran “Setan” korupsi. Belum lagi proyek pengerjaan dan pengadaan yang ada di BUMD TS ini.

Setelah sekian lama carut marut di tubuh BUMD TS ini, dimana peran Badan Pengawas atau Dewan Pengawas BUMD? Sepertinya peran badan ini tidak berfungsi, maka diduga inilah yang terjadi di tubuh BUMD TS Pelalawan.

Selain itu dana penyertaan modal Rp 6,1 miliar tahun 2017 dan bunga depositonya Rp164,4 juta dikembalikan ke Kas Daerah Pemkab Pelalawan.

Pengembalian dana penyertaan modal ini seperti menjadi kebanggaan bagi BUMD. Kalau orang awam menilai pengembalian dana penyertaan modal yang dilakukan BUMD TS Pelalawan saat ini seperti mantap dan bagus. Namun dari aspek hukum BUMD TS Pelalawan tersangkut masalah dugaan tindak pidana korupsi.

Mengapa demikian? Kita kupas masalah pengembalian dana penyertaan modal Rp.6,1 miliar dan bunganya ke Kasda Pelalawan. Uangnya dikucurkan pada tahun 2017 untuk proyek pembuatan jaringan instalasi listrik dari pembangkit Langgam Power (sudah tutup -red) ke Kawasan Teknopolitan. Nyatanya proyek ini tak berjalan. Kenapa ini tidak dijalankan? Kalau tidak dijalankan proyek tersebut mengapa disetujui dana penyertaan itu?

Artinya, lebih kurang dua tahun anggaran ini membeku di BUMD TS Pelalawan. Selama itu buat apa uang itu, disimpan ke rekening siapa? atau jangan-jangan digunakan untuk kepentingan politik oleh salah satu partai penguasa di Pelalawan pada pileg serentak kemarin. Setelah pileg usai dana itu dikembalikan. Berbagai pertanyaan miring muncul dari masyarakat.

Uang rakyat itu tidak sedikit Rp 6,1 miliar plus bunganya. Betapa banyak jalan belum diaspal, betapa bayak gedung sekolah rusak yang belum dibangun, betapa banyak jembatan yang memerlukan uang itu.

Kemudian juga kalau dihitung berapa kerugian masyarakat Pelalawan yang membutuhkan anggaran itu untuk pembangunan dan program pemberantasan kemiskinan di Pelalawan.

‘Hantu’ BUMD TS Pelalawan diduga hadir sejak badan semi pemerintah ini mulai didirikan. Mulai dari rekrutmen Direktur, Badan Pengawas, bagian-bagian di tubuhnya, termasuk juga proyek-proyek di BUMD TS itu sendiri.

Sungguh masih banyak debu-debu yang perlu dituliskan. Dan berapa banyak debu-debu yang sudah lama menempel dan bahkan sudah menjadi karat.

_________________

Penulis adalah Direktur Suara Buruh News Com (SBNC)

Editor : MAS

IBC, JAKARTA – Universitas atau kampus yang menjadi tempat menimba ilmu dan mengembangkan bakat serta mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas kini nama baiknya menjadi tercoreng akibat perbuatan dua orang oknum mahasiswa universitas swasta di Jakarta. Pasalnya kedua orang mahasiswa tersebut kedapatan memiliki dan menjadi bandar di kampus.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Fredriz membenarkan adanya penangkapan kedua mahasiswa tersebut, “Ya benar ada dua oknum mahasiswa universitas swasta di Jakarta di tangkap terkait kasus Narkoba, saat ini masih dalam proses penyidikan dan pengembangan kasus” jelasnya di Jakarta, beberapa saat yang lalu.

Berdasarkan informasi dari tim penyidik, di duga ke dua oknum mahasiswa yang di tangkap berisial TBW dan PH adalah bandar ganja atau pemasok ganja.

Penangkapan dua oknum mahasiswa tersebut di pimpin langsung oleh Kanit 3 Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Achmad Ardhy.
Kedua diringkus dalam lingkungan kampus di Jakarta baru-baru ini. Tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menemukan penyimpanan puluhan kilogram ganja siap edar yang sudah di kemas rapih.

“Kami akan mengungkap jaringan narkoba kampus ini yang lebih luas lagi, tunggu saja kami akan informasikan lebih lanjut,” tandas AKBP Erick Fredriz saat di mintai konfirmasi terkait jaringan pengedar ganja dua mahasiswa yang di tangkap sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Penulis : IS

Editor : MAS

IBC, LANGSA – Dalam rangka menyemarakkan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2019, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Langsa selenggarakan pagelaran seni dengan tema ‘Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas’, bertempat di Aula Virta Tirta Convension Hall, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Sabtu (27/07/2019).

Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala BNNK Langsa AKBP Navri Yulenni mengatakan, bahwa dalam menuju Indonesia emas, saat ini Indonesia tengah memacu diri meningkatkan prestasi pembangunan kompetensi bangsa. Oleh karenanya diperlukan Sumber Daya Manusia khususnya generasi muda yang sehat, cerdas dan berintelektual.

“Generasi millenial harus bisa menggelorakan semangat membara untuk menyadarkan seluruh komponen bangsa dalam membangun solidaritas, sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang menjadi ancaman kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” ucap Navri membacakan.

Berdasarkan hasil survei tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di 13 Provinsi Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh BNN diketahui, untuk kelompok pelajar dan mahasiswa didapatkan angka prevalensi setahun pakai sebesar 3,21 persen atau setara dengan 32,3 juta orang.

Dihitung dari total jumlah pelajar mahasiswa tahun 2018 sebanyak 15,4 juta orang. Sedangkan untuk kelompok pekerja angka prevalensi setahun terakhir pakai sebesar 2,1 persen, atau setara dengan 1,5 juta orang, dihitung dari total jumlah pekerja formal sebanyak 74 juta orang.

Masih di tempat yang sama, Walikota Langsa Usman Abdullah yang diwakili Sekda Kota Langsa Syahrul Thaib mengatakan, bahwa strategi yang terbaik dalam usaha memberantas narkoba adalah dengan melakukan pencegahan dengan sasaran prioritas anak-anak dan pemuda. Sebab kelompok usia tersebut sangat rentan terpapar bahaya narkoba karena tergolong masih labil.

“Mereka bisa dengan mudah terpengaruh lingkungannya jika tidak diberi edukasi sejak dini. Sehingga dirasa penting agar kita fokus pada pencegahan pada generasi muda, apabila mereka telah diserang maka hancurlah masa depan bangsa ini. Maraknya peredaran Narkoba khususnya Provinsi Aceh, telah mengancam generasi muda kita sehingga menjadi poin penting bagi kita semua agar terus melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba saat ini,” tegas dia.

Untuk diketahui, kegiatan ini diisi dengan lomba tari-tarian yang diikuti dari beberapa sekolah se-Kota Langsa.

Turut hadir, Dandim 0104/Aceh Timur Letkol Inf Muhammad Iqbal Lubis, unsur Forkopimda serta Muspika Kota Langsa, Kepala Sekolah dan Kepala OPD Se-Kota Langsa, Para Ketua Ormas, LSM dan OKP Se-Kota Langsa, dan Peserta Lomba.

Reporter: IQBAL

Editor: YES

IBC, TERNATE – Pasca Gempa Magnitudo 7,2 yang mengguncang Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada 14 Juli 2019 lalu hingga kini bantuan bagi warga yang mengalami dampak bencana alam masih terus mengalir dari berbagai pihak.

Bantuan berupa makanan dan pakaian juga disalurkan kedua kalinya kepada warga Kecamatan Kayoa, Sabtu (27/07/19) melalui Posko Utama Bantuan Bencana Alam Halmahera Selatan yang dipusatkan di Desa Saketa Kecamatan Gane Barat.

Mewakili warga Kecamatan Kayoa, Camat Kayoa Induk Muhammad Fajri, Kepala Desa Guruaping M. Saleh Hi. M. Rum, Kepala Desa Karamat Mahmud Hi. Umar dan keterwakilan Pemuda Kurniawan Ahmad mendistribusikan bantuan dari Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Menuju Desa Saketa Kecamatan Gane Barat menggunakan longboat dengan kapasitas 6 GT.

Setelah dua jam lebih perjalanan dari Kayoa ke Gane Barat sekitar pukul 11.30 WIT. Relawan Kemanusian keterwakilan dari Kayoa ini tiba di Desa Saketa dan langsung menyalurkan bantuan ke Posko Bencana Alam yang didirikan oleh tim gabungan BNPB, TNI, Polri dan pemerintah Desa Saketa.

Muhammad Fajri, menjelaskan bantuan berupa makanan dan pakaian layak pakai yang didistribusi adalah donasi yang dikumpulkan dari semua elemen masyarakat di Kecamatan Kayoa Induk yang dipimpinnya saat ini.

“Semua ini atas dasar keterpanggilan moril dari aspek kebutuhan materil yang melekat pada diri kita, kami berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan warga yang mengalami dampak dari bencana alam,” imbuhnya.

Fajri berharap, suasana duka yang menyelimuti masyarakat Gane dan sekitarnya segera berakhir sehingga dapat melanjutkan aktifitas seperti biasa.

“Kami berusaha semampu untuk membatu karena duka gane adalah duka kami,” tutup Fajri.

Penulis : MAT

Editor : MAS

IBC, HALUT – Alumni Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) Negeri 4 Halmahera Utara, sukses menggelar temu akbar Reuni 1 Dekade SMP N 4 HALUT Alumni 2009 bertempat di lingkungan sekolah, Sabtu (27/07/19).

Ketua Panitia M. Faisal Idrus kepada Indonesia Berita mengatakan reuni ini terselenggara atas kerja keras dan semangat gotong royong seluruh panitia serta partisipasi aktif rekan-rekan alumni.

“Untuk itu kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait. Semoga dengan adanya acara reuni tetap terjaga tali silaturahmi di antara para alumni, guru dan siswa siswi SMP Negeri 4 Halmahera Utara,” ucap Faisal.

Faisal mengungkapkan, kegiatan ini didasari adanya keinginan untuk menyatukan para alumni yang sudah 10 tahun terpisah.

“Kegiatan ini kami beri nama Reuni 1 Dekade SMP NEGERI 4 HALMAHERA UTARA ALUMNI 2009 bertema Bersama Tali Kasih Putih Biru, Kita Rajut Kembali Cinta Putih Biru,” terangnya.

Kegiatan ini mengundang seluruh Siswa alumni 2009 SMP Negeri 4 Halmahera Utara dan Seluruh jajaran guru dan staff sekolah yang masih aktif maupun pindah atau pensiun.

Sementara itu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 4 Halut, Muhlas Hi Saleh menyambut positif kegiatan ini.

“Alumni saat adalah contoh untuk para siswa yang sementara menepuh studi, semoga bisa diambil hikmahnya,” tutur Muhlas.

Untuk itu di hadapan para siswa yang hadir, Muhlas tidak enggan menyebut capaian para alumni SMP Negeri 4 Halut.

“Banyak sudah jadi polisi, dokter, bahkan sarjana di bidang masing-masing dan bisa menjadi motivasi untuk para siswa yang sedang aktif belajar sekarang,” tutupnya.

Penulis : Cal

Editor : YES

IBC, BANDA ACEH – Bendera Aceh adalah berlambang Alam Peudeng (pedang – red), bukan bulan bintang yang selama ini kerap didengungkan pihak tertentu dan telah pula disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) beberapa waktu lalu.

Sebagian orang yang mengatakan bahwa bendera Kerajaan Aceh Darussalam berlambang bulan bintang. Namun sumber tertulis yang tertua dari Belanda menyatakan bahwa bendera Aceh berlambang dua rencong atau pedang. Kontroversi masih berlanjut dan itu jelas dalam sejarah.

Menurut ahli sejarah Aceh sekaligus Direktur Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Rusdi Sufi bahwa bendera Alam Peudeung merupakan lambang Aceh yang asli.

Ia menunjukkan sebuah ilustrasi bendera berwarna merah dengan lambang bulan bintang dan pedang onjok, pedang khas Aceh yang berbentuk daun aren terletak melintang di bawah lambang bulan bintang itu. Seperti gambar dan bendera yang sering kita lihat.

“Alam Peudeung dalam bahasa Aceh, “alam” yang berasal dari bahasa Arab berarti bendera dan “peudeung” adalah pedang.
Alam Peudeung merupakan bendera Kerajaan Aceh Darussalam berdasarkan catatan sejarah yang ditulis pihak Belanda. Namun belum ada catatan sejarah yang cukup jelas menggambarkan wujudnya,” kata Rusdi. kepada sejumlah awak media, Jum’at (26/07/2019), di Banda Aceh.

“Sedangkan ini bendera juga, tapi untuk membangkitkan semangat perang,” imbuhnya sambil menunjukan foto bendera.

Ia juga menyampaikan, banyak versi yang menerangkan tentang simbol daerah Aceh. Namun ia meyakini bahwa Alam Peudeung merupakan bendera sesungguhnya Aceh.

“Memang banyak versi, tapi saya cenderung dengan ini,” ungkapnya seraya menunjukkan ilustrasi Alam Peudeung yang tampil dalam buku Tarikh Aceh dan Nusantara karya Zainuddin.

Buku dengan gambar ilustrasi bendera Aceh di masa Kerajaan Aceh Darussalam berjudul “Alam Atjeh” terdapat syair berbahasa Aceh yang berbunyi, “Di Aceh ada Alam Peudeung, Cap Sikureung di tangan raja”. Dan buku tersebut menceritakan kegemilangan sejarah Aceh.

Penulis: Iqbal

Editor: YES

IBC, PELALAWAN – Polsek Pangkalan Kuras berhasil bekuk pelaku pencurian sepeda motor milik warga Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras hanya dalam waktu tiga hari.

Laporan Polisi yang masuk pada Sabtu 20 Juli 2019 lalu, pelapor atau korban bernama Herman Waruwu menceritakan kronologis kejadiannya berlangsung sekitar pukul 05.30 WIB baru menyadari kendaraan miliknya sudah hilang berserta satu handphone genggam miliknya yang diletakan di dalam rumah.

Dari kronologis yang diterima Indonesia Berita melalui pesan elektronik, disebutkan bahwa kendaraan yang hilang adalah kendaraan roda dua warna hitam putih dengan nomor polisi BM 4715 IE dan satu unit handphone.

“Yang hilang adalah satu unit motor yang diparkirkan di teras rumah korban, dan satu buah handphone,” terang Kapolsek Pangkalan Kuras Kompol Ali Ardi, kepada Indonesia Berita pada Sabtu (27/7/2019).

Setelah menerima laporan, Tim Opsnal Polsek Pangkalan Kuras yang dipimpin IPDA Esafati Daeli, melakukan penyelidikan. Aparat kemudian dapat melacak identitas dan keberadaan terduga pelaku yang berinisial HSN alias DN seorang.

Dari hasil kerja cepat pihak kepolisian akhirnya pelaku berhasil ditangkap pada hari Selasa 23 Juli sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalam Lintas timur depan Kantor Camat Pangkalan Kuras.

Setelah diinterogasi penyelidik, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Berdasarkan keterangan tersebut akhirnya pelaku ditahan guna proses hukum lebih lanjut.

Redaktur: MAS

IBC, PEKANBARU – Tak cukup melapor ke Propam Mabes Polri, dengan nomor laporan SPSP2/1775/VII/2019 atas dugaan Ketidakprofesionalan dan Penyalahgunaan Wewenang di dalam tubuh Polri yakni Polres Sarolangun, sebagaimana yang telah dipublikasikan awak media sebelumnya.

Tim Y&K Firm Lawyer juga melaporkan pihak Polres Sarolangon Propinsi Jambi ke Komnas HAM RI, untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap Holi yang didugakan Polres Sarolangon sebagai pelaku PETI.

Yudi Krismen US dan Dede Gunawan membenarkan hal tersebut diatas, saat dijumpai awak media diruang kerjanya yang berlokasikan Jalan Kartama kota Pekanbaru Provinsi Riau, Jum’at (26/7/2019).

“Terkait dugaan tindakkan brutal dan penyimpangan yang diduga dilakukan anggota Polres Sarolangon Provinsi Jambi, maka kami selaku tim kuasa hukum korban (Holi – red)) melaporkan tindakan tersebut langsung kepada Komnas HAM RI Rabu (24/07/2019) dengan nomor laporan terregister 127650 dengan perihal Permohonan Perlindungan Hukum,” ujar Yudi.

Sementara itu Dede Gunawan yang turut dijumpai awak media mengatakan, tidak ada yang salah dari upaya penertiban penambang liar. Tetapi uapay penertiban tersebut harus sesuai prosedur.

“Jika ingin menertibkan para penambang ya boleh-boleh saja, asalkan sesuai dengan prosedur. sebab didalam setiap tindakan yang diambil oleh anggota Polisi (Polres Sarolangun – red) sudah ada ketentuan dan prosedur yang mengaturnya, jangan bertindak brutal dan menyimpang seolah-olah masyarakat di Kecamatan Bathin yang melakukan penambangan tersebut merupakan penjahat kelas kakap,” tegas Dede.

Ia mengaku, sangat tidak sepakat dengan tindakan aparat yang mengikut sertakan ‘preman’ untuk membubarkan penambang.

“Betapa tidak pada saat mereka (Anggota Polres) memasuki daerah penambangan, berteriak-teriak dan melepaskan tembakan dengan membabi buta tanpa menunjukkan surat perintah tugas dan mereka menggunakan pakaian preman dan lebih parahnya lagi, mereka dalam melakukan operasi tersebut mengikut sertakan masyarakat sipil (Preman),” ungkap Dede Gunawan.

Tetakhir Yudi menyampaikan akan melaporkan dugaan tindakan brutal serta dugaan tidak profesionalan tersebut kepada Presiden RI.

“Laporan yang kita lakukan tidak cukup disini saja, kita juga akan melaporkan dugaan tindakkan brutal serta dugaan tidak profesionalannya dalam menangani perkara yang ditanganinya kepihak- pihak penegak hukum yang ada di Jakarta Pusat yakni Kapolri, Kompolnas, dan bahkan kita akan lakukan laporan akan dugaan tindakan penyimpangan tersebut diatas yang diduga telah dilakukan pihak Polres Sarolangon Propinsi Jambi kepada Presiden RI,” tutup Yudi dengan tegas.

Hingga berita ini tayang, bidang pengaduan pada Komnas HAM RI, Bobi saat dihubungi media belum memberikan keterangan lebih jauh. Namun Bobi membenarkan jika laporan tersebut telah diterima Komnas HAM RI, dengan nomor agenda 127650.

Penulis : Ismail

Editor : YES