Pejabat publik terjerat korupsi, KPK akan lipatgandakan hukuman

Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menilai utang piutang politik menjadi faktor besar kepala daerah ataupun legislatif terjerat tindak pidana korupsi.

from Merdeka.com https://ift.tt/2EJ4V62
via gqrds