IBC, JAKARTA – Poros Hijau Indonesia, organisasi yang platformnya bekerja untuk lingkungan hidup dengan perspektif politik hijau menilai penting untuk memberi masukan format kelembagaan di sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Apalagi pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin mencantumkan dalam misinya, yakni terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan.
Sekretaris Nasional Poros Hijau Indonesia, Deddy Ratih, mengungkapkan bahwa permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah seharusnya menjadi isu penting yang patut dipertimbangkan dalam struktur kabinet Jokowi – Ma’ruf Amin.
“Harus diusulkan agar dibentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Kemenko SDA-LH) beserta nomenklatur kementerian dibawah koordinasinya,” papar Deddy Ratih dalam diskusi bertajuk “Usulan Struktur Kabinet Indonesia Kerja II'” di Ke:Kini Cafe, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019) lalu.
Masih menurut Deddy, selain berlandaskan pada misi presiden-wapres terpilih, juga mengacu pada diskursus pembangunan ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan hidup agar pembangunan berkelanjutan dan relasional antara lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi.
“Kemenko ini (Kemenko SDA-LH -red) mempunyai 5 fungsi, yaitu pengaturan, pengelolaan, kebijakan, pengurusan dan pengawasan,” tambahnya.
Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Hariadhi Kartodihardjo menanggapi bahwa dalam budaya teknokratik di Indonesia bukan soal isu dan nomenklaturnya, tapi juga soal politik administrasi perlu dipertimbangkan.
“Kita bisa saja punya gagasan bagus dan ideal soal Kemenko SDA-LH, tapi perlu juga melihatnya dari pandangan birokrasi.” ungkap pria yang akrab disapa HK tersebut.
Menurutnya, setidaknya ada 4 catatan terkait belum efesiensinya birokrasi sehingga cukup menghambat berjalannya program dalam LH dan SDA. Pertama, ukuran kinerja jangan lagi berorientasi anggaran, Kedua, sistem penggajian yang perlu dipertimbangkan pemberlakuan Single Sallary System, Ketiga, mendorong fleksibilitas dalam menjalankan tugas bukan hanya berbasis tupoksi dan Keempat, mengubah budaya birokrasi.
Kita berada di era keterbukaan, maka harus ada kemauan dan dorongan agar diantara kementerian juga terbuka, setidaknya yang ada dalam Kemenko SDA-LH nanti. Karena kalau diantara kementerian saling menutup informasi, sulit untuk mengambil keputusan yang tepat.
“Birokrasi perlu mengubah basis kerjanya berdasarkan empirical evidence based. Mengurai dan memecahkan masalah, bukan menghindar karena bukan tupoksinya, ini namanya kerja terobosan.” tambah HK.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Rawanda Nicodemus Tuturoong menjelaskan tentang perlunya mempertimbangkan unsur politik administrasi dalam usulan nomenklatur kabinet.
“Birokrasi Indonesia budaya kerjanya masih comply pada aturan, sepanjang tidak ada aturan, umumnya tidak bergerak. Padahal ini era disruption, perlu budaya kerja adaptasi dan up-scalling.” ujar Binyo sapaan akrab Rawanda.
Binyo menerangkan bahwa manajemen itu multi dimensi, perlu koordinasi bukan menunggu regulasi.
“Ini yang dimaksud Pak Jokowi kerja terobosan, tidak linear. Sebuah kelembagaan, termasuk kementerian agar efektif harus dilihat dari 4 hal, yaitu fungsi dan struktur, otoritas dan legitimasi, SDM dan Anggaran. Jadi, usulan Kemenko SDA-LH ini bisa dijabarkan dalam 4 unsur ini.” terangnya.
Timer Manurung dari NGO Auriga membandingkan efektivitas sumber daya manusia di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan perlu penataan manajemen sumber daya manusia, misal KLHK punyai pegawai sekitar 17,000 orang.
“Untuk pengelolaan hutan lebih baik pegawai yang bertugas itu langsung ditempatkan di daerah, sedangkan untuk tata kelola konservasi bisa di Manggala.” kata Timer.
Selain itu, Timer juga mengusulkan nama Kemenko ini bukan Kemenko SDA-LH , tetapi Kementerian Koordinator Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
“Problem lingkungan hidup kita ada pada pengaturan ruang. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup jangan dilihat hanya dari soal kebutuhan karena ketersediaan terbatas,” tegasnya.
Perkumpulan Berdikari, Arimbi serta seorang jurnalis senior, Briggita sepakat tata ruang menjadi pondasi kuat dan penting yang harus diperhatikan oleh Jokowi dan Ma’ruf Amin.
“Saya melihat, tata ruang itu bukan mainstream, tapi dia adalah penapis kunci, filter dari kebijakan terkait lingkungan hidup,” kata Briggita.
HK kembali menambahkan soal tata ruang. Jika salah satu terjemahannya adalah Kebijakan Satu Peta, maka harus dilengkapi dengan social mapping dan informasi tapak.
“Pengaturan Ruang tanpa ada info sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik lokal, maka berpotensi tidak menggambarkan situasi ruang yang riil,” tutup HK.
Sebelum diskusi ditutup, Koordinator Nasional Poros Hijau Indonesia, Rivani Noor Machdjoeri, menyampaikan bahwa Poros Hijau Indonesia akan terus mendorong agar lingkungan hidup menjadi domain penting dalam kebijakan di Indonesia, termasuk dalam penyusunan Kabinet Indonesia Kerja II.
“Kita sepakat akan melanjutkan putaran kedua Diskusi ini, dan hasilnya akan kita sampaikan kepada Presiden dan Wapres untuk menjadi bahan pertimbangan,” pungkas Rivani.
Penulis : Zeki
Editor : MAS
from Indonesia Berita https://ift.tt/2Mc3Kyb
via gqrds
Tidak ada komentar:
Posting Komentar