IBC, JAKARTA – Menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Badan Penyelenggara Jamininan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK), menyimpulkan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan investasi yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dan peningkatan biaya. Seperti dilansir CCNIndonesia.com, (29/5/2019).
BPK juga merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS TK untuk menyusun roadmap atas pengelolaan property investasi. Hasil pemeriksaan semester II 2018, (IHPS) BPK melansir pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, antara lain enam property investasi berupa tanah belum dimanfaatkan, sehingga belum memberikan pendapatan atau hasil investasi.
Setidaknya redaksi mengutip beberapa permasalahan yang ditemukan BPK, pertama, investasi tanah yang belum dimanfaatkan, kedua, tingkat pengembalian investasi atas aset jaminan sosial dan aset BPJS Ketenagakerjaan masih di bawah tolak ukur, ketiga pendapatan sewa yang diperoleh dari pengelolaan property investasi gedung Graha Nagoya dengan sistem Master Lease kepada PT Bijak tidak memberikan hasil optimal, ke-empat BPK juga menemukan pelaksanaan kebijakan peningkatan biaya, sehingga BPJS TK berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar jika saham tersebut ter-delisting dari Bursa Efek. (cnnindonesia.com)
Seperti dilansir kontan.co.id bahwa per-Oktober 2018, BPJS-TK mengelola dana sebesar Rp346 Triliun. Menanggapi hal tersebut redaksi mencoba meminta tanggapan dari Organisasi Relawan-Jokowi yang ikut mengawasi Kementerian, Lembaga dan Badan pemerintah, Komite Rakyat Nasional-Jokowi (Kornas-Jokowi), melalui Ketua Umumnya, A. Havid Permana yang berpendapat, bahwa hasil pemeriksaan BPK perlu adanya perhatian serius dari Direksi BPJS TK dan Dewan Pengawas Internal serta instansi berwenang lainnya seperti KPK.
Sebab sambung havid BPJS TK salah satu Badan negara yang berpenghasilan sangat besar dalam menyumbangkan pendapatan negara, jadi harus memiliki perhatian ekstra.
“Saya kira harus ada perhatian yang serius yang super ekstra, bagaimanapun juga BPJS-TK mengelola dana tenagakerja jutaan peserta, sehingga harus ada monitoring yang benar-benar bisa transparansi agar publik juga tahu seperti apa pengelolaan dana BPJS-TK yang bersumber dari pekerja itu,” ujar Havid di Jakarta, Jumat (31/5./2019).
Dengan adanya temuan BPK tersebut lanjut Havid, setidaknya ada empat permasalahan bukanlah hal yang sepele, menurutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus mengawasi temuan BPK.
“KPK idealnya juga wajib turut memperhatikan permasalahan dalam pengelolaan investasi, kan aset yang dimiliki oleh BPJS-TK adalah milik negara, jadi secara otomatis KPK harus turut turun tangan, apalagi itu hasil pemeriksaan BPK sebagai lembaga yang berwenang menemukan permasalahan itu,” tutur Havid.
Ia juga menambahkan, untuk diketahui publik bahwa organisasi Relawan Jokowi tahun 2016 awal, pernah diundang Presiden Jokowi untuk santap siang bersama. Dalam santap siang tersebut Jokowi mengatakan, bahwa perlu adanya juga pengawasan dari relawan terkait kinerja Kementerian, Lembaga dan Badan pemerintah.
Artinya menurut Havid, ia dan rekan-rekan relawan lain, memiliki kewajiban moral untuk menyikapi apa yang disampaikan presiden Jokowi saat santap siang bersama, dan hal itu telah dipraktekan lebih dari satu KLB.
“Ya tentu kami punya kewajiban moral turut monitoring sebagai ekstra parlementer, artinya apa yang pernah disampaikan pak Jokowi kepada kami tiga tahun yang lalu, telah kami praktekkan, dan itu kami sampaikan baik melalui media massa dan pada kesempatan lainnya seperti Silahturahmi Nasional Relawan Jokowi bersama presiden misalnya,” tutup Havid.
Editor : DR
from Indonesia Berita http://bit.ly/2JLDOsZ
via gqrds
Tidak ada komentar:
Posting Komentar