IBC, JAKARTA – PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk menanggapi hasil pemeriksaan Kementrian Keuangan dan OJK perihal keuangan Garuda Indonesia, khususnya pencatatan kerjasama inflight connectivity dengan Mahata.
“Kami menghormati pendapat regulator dan perbedaan penafsiran atas laporan keuangan tersebut namun kami akan mempelajari hasil pemeriksaan tersebut lebih lanjut.” kata VP. Corporate Secretary PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk M. Ikhsan Rosan melalui siaran persnya yang diterima Indonesia Berita di Jakarta, Junat (28/6/2019).
Menurut Ikhsan kontrak ini baru berjalan 8 bulan dan semua pencatatan telah sesuai ketentuan Pernyataan Standar Akutansi Keuamgan (PSAK) yang berlaku dan tidak ada aturan yang dilanggar.
“Tidak ada aturan yang dilanggar.” ungkapnya tegas.
Ikhsan mengungkapkan Mahata dan mitra barunya telah memberikan komitmen pembayaran secara tertulis dan disaksikan oleh Notaris.
“Sebesar USD 30 juta yang akan dibayarkan pada bulan Juli tahun ini atau dalam waktu yang lebih cepat.” ungkapnya.
Dirinya menegaskan sisa kewajiban akan dibayarkan ke Garuda Indonesia dalam waktu 3 tahun dan dalam kurun waktu tersebut akan dicover dengan jaminan pembayaran dalam bentuk Stand by Letter Credit (SBLC) dan atau Bank Garansi bank terkemuka.
Selanjutnya Ikhsan menambahkan kerjasama inflight connectivity ini merupakan bagian dari upaya Garuda Indonesia untuk terus meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa berupa penyediaan wifi secara gratis.
“Garuda Indonesia juga tidak mengeluarkan uang sepeserpun dalam kerjasama ini.” tegasnya.
Terkait hal ini Ikhsan menyatakan kerjasama ini sudah menjadi program Garuda Indonesia guna mendapatkan tambahan revenue (ancillary) bagi dari sisi pendapatan iklan untuk cross subsidy terhadap harga tiket.
“Nantinya harga tiket Garuda Indonesia akan lebih terjangkau dan dapat menjawab keluhan masyarakat luas atas mahalnya harga ticket.” paparnya.
Lebih lanjut Ikhsan memaparkan Garuda Indonesia akan terus melaksanakan dan menyempurnakan kerjasama ini karena akan menguntungkan Garuda Indonesia.
“Mengingat potensi ancilary revenue yang akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang Garuda Indonesia group yang saat ini berjumlah lebih kurang 50 juta per tahunnya.” paparnya.
Dalam mengelola perseroan, Ikhsan menuturkan Garuda Indonesia telah melaksanakan sesuai dengan kaidah Good corporate governance (GCG) dan seluruh aturan yang berlaku.
Ia kembali menjelaskan laporan keuangan Garuda Indonesia Audited 2018 merupakan hasil pemeriksaan dari auditor independen yaitu KAP Tanubrata Sutanto Tanubrata Fahmi Bambang & Rekan (“KAP BDO”), dan kami percaya mereka telah melakukan proses audit sesuai dengan PSAK dan mengacu pada asas profesionalisme.
“Tidak ada sama sekali campur tangan dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas dari Direksi maupun Dewan Komisaris untuk mengarahkan hasil pada tujuan tertentu.” jelas Ikhsan lagi.
KAP BDO ditetapkan oleh Dewan Komisaris Garuda Indonesia setelah melewati proses tender secara terbuka di semester 2 tahun 2018.
Berdasarkan hal tersebut, Ikhsan menyampaikan KAP BDO memperoleh keyakinan yang memadai atas laporan keuangan Garuda sehingga dapat mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.
“Hingga saat ini BPK juga masih dalam proses pemeriksaan untuk hal yang sama. Dan Garuda Indonesia selalu terbuka dan kooperatif untuk penyajian semua dokumen terkait.” pungkasnya.
Penulis : Fitra
Editor : YES
from Indonesia Berita https://ift.tt/2FDlAWK
via gqrds
Tidak ada komentar:
Posting Komentar