Berita Indonesia

IBC, JAKARTA – Ribka Tjiptaning menilai Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Pacitan terlambat menetapkan KLB (Kejadian Luar Biasa) Hepatitis A di daerahnya.

“KLB baru dinyatakan pada tanggal 25 Juni 2019, dimana jumlah penderitanya sudah mencapai 581 orang. Bila jumlah penderita suatu penyakit di daerah sudah dua kali dari jumlah rata-rata kejadian normal, sudah seharusnya dinyatakan KLB,” ujar Mbak Ning sapaan akrabnya melalui rilisnya kepada Indonesia Berita, Rabu (3/7/2019).

Menurut anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan ini, bila lebih cepat dinyatakan KLB berarti lebih cepat antisipasi, pencegahan, dan penanganan penularan virus hepatitis A tersebut.

“Sekarang sudah mencapai hampir 1000 orang terkena. Dan akan terus bertambah, karena masa inkubasi, sampai pertama kali gejala muncul, setelah terjadi infeksi, biasanya 2-6 minggu,” ungkap Mbak Ning.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana ini menerangkan bahwa hepatitis A menular melalui air, makanan, lingkungan yang tidak bersih.

“Penyakit menular yang pencegahannya melalui hidup bersih, baik makanan dan minuman, serta lingkungan bersih termasuk pola penggunaan MCK (Mandi Cuci Kakus) yang benar.” terang Mbak Ning.

Maka dirinya mendesak prioritaskan upaya preventif dan promotif dalam pembangunan kesehatan.

“Sesuai roh d UU kesehatan No 36 Tahun 2009, Kementerian Kesehatan sebagai leading sector memprioritaskan upaya preventif dan promotif dalam pembangunan kesehatan,” pungkasnya.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, PELALAWAN – Penahanan dua orang warga Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau atas tuduhan perambahan hutan di atas hutan konservasi HGU PT. Musim Mas (MM)  yang ditahan sejak tanggal 12 Juni 2019 lalu dinilai keliru oleh penasihat hukum BY dan AR.

Tuduhan perambahan hutan yang jumlahnya terbilang sedikit, yaitu hanya sebanyak 4 batang berdiameter kecil sangat disayangkan aparat desa dan tim hukum BY.

Dari keterangan pihak keluarga BY mengatakan bahwa BY dilaporkan pihak PT MM kepada Polres Pelalawan dengan tuduhan melakukan perambahan hutan di wilayah konservasi HGU PT MM.

“BY dilaporkan PT MM ke Polres Pelalawan demgan ruduhan perambahan hutan wailaya konservasi HGU PT MM.” kata pihak keluarga kepada Indonesia Berita, Selasa (2/7/2019) kemarin.

Menurut Syarial selaku penasihat hukum dari pada tersangka BY penerapan pasal tunggal terhadap kliennya tidak tepat. ia menuturkan, dilihat dari barang bukti (Barbut) berupa empat batang pohon berdiameter kecil jika dilakukan apraisial (penilaian), maka nilai tersebut tidaklah sampai lima ratus ribu rupiah.

“Kita melihat penerapan pasal oleh penyidik terhadap klien kami sangat tidak sesuai, semestinya tidak menggunakan pasal tunggal begitu,” jelas Syahrial kepada Indonesia berita [dot] com dimapolres Pelalawan pada Selasa (2/7/2019) sore kemarin.

Hal senada juga disampaikan oleh Henrizanita yang juga tim penasihat hukum tersangka BY. Zanita mengatakan bahwa penerapan pasal tunggal oleh penyidik kurang tepat.

“Penerapan Pasal tunggal sepertinya kurang tepat, dan jika dilihat dari Barbut nya, kasus yang menimpa klien kami ini lebih kepada Tindak pidana ringan (Tipiring).” jelasnya.

Berdasarkan PerMA (Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012, apabila nilai kerugian tidak sampai sebesar 2.500.000 rupiah, maka masuk pada kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan ancaman maksimal 3 bulan kuruangan.

Dengan demikian pelaku tidak bisa ditahan oleh penyidik, kecuali wajib lapor.

Persolan hukum di Indonesia memang menjadi perhatian banyak pihak. karena asas kepastian, keadilan dan manfaat harus seimbang dan terpenuhi.

Kasus yang dialami BY dan AR secara materil hampir serupa dengan kasus yang di alami oleh nenek Minah (55 tahun) yang diadili tahun 2009 karena kasus mencuri tiga buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), Sidoarjo.

Atas dasar perbuatannya itu nenek Minah diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.

Editor : YES

IBC, HALTIM – Merasa tidak adil dengan keputusan Kepala Desa (Kades) Nyalako dan Camat Wasile Tengah yang terkesan janji manis, Sekretaris Desa Nyaolako (Sekdes) akan mengadu ke Bupati Halmahera Timur Muhdin Hi. Ma’Bud terkait pemecatan dirinya.

Sekdes Nyaolako, Melon mengatakan bahwa dirinya bersama perangkat desa telah di pecat oleh Kades Nyaolako tanpa alasan yang jelas.

“Kepala Desa Nyaolako Joi Samuel Msen
Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara telah memecatat 4 perangkat Desa yaitu saya sendiri selaku Sekretaris Desa, Kepala Dusun 01, Kepala Dusun 02 serta Seksi pemberdayaan dengan alasan yang tidak jelas,” beber Melon kepada Indonesia Berita saat diwawancarai di kediamannya, Rabu (3/7/2019).

Sekanjut Melon menuturkan keputusan yang diambil oleh kades sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Hal ini sangat bertentangan dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PEMENDAGRI No 67 Tahun 2017, bahwa pergantian atau pemberhentian perangkat Desa harus sesuai prosedur yang telah tercantum Dalam undang undang tersebut, tetapi kenyataan nya tidak sesuai dengan prosedur,” ujarnya esal

Melon menceritrakan bahwa bukan hanya dia mengalami hal ini namun ada beberapa rekanannya di desa tetangga juga mengalami hal yang sama.

“Kasus yang sama juga dialami oleh teman teman kami dari Desa Hatitabako dan kami berkonsultasi dengan Camat Wasile Tengah menyangkut hal ini, tapi hanya janji janji manis yang kita dapatkan,” ungkapnya

Dirinya menambahkan bahwa Manat Hasidi selaku Camat Wasile Tengah berjanji akan memanggil Kades.

“Pak Camat Manat Hasidi berjanji menanggapi serius memanggil beberapa kepala Desa di Kecamatan Wasile Tengah, tapi sampai sekarang pak camat tidak pernah tepati janji menanggapi keluhan atau keberatan kami,” sambungnya dengan nada kesal

Lebih lanjut Melon dan teman-teman yang bernasib sama, akan melaporkan tindakan ini ke Bupati.

“Kami memohon Bapak Bupati Kabupaten Halmahera Timur atau Dinas terkait melihat dan serius. Karena kami merasa ketidak adilan yang terjadi di desa kami,” tutupnya

Sebelum berita ini tayangkan kami mencoba menghubungi Pak Camat Wasile Tengah via telepon sebayak 4 kali namun nomornya tidak aktif.

Penulis : Isman

Editor : YES

IBC, JAKARTA – Adanya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai Sekretariat Jenderal (Setjen) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pemerintah pertimbangkan perlu mengganti Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Atas pertimbangan tersebut pada 12 Juni 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Perpres ini disebutkan, pegawai (PNS atau pegawai lainnya) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

“Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada:

a. Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

b. Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

c. Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan/atau

d. Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, yaitu:

Menurut Perpres ini, tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud diberikan terhitung mulai bulan Oktober 2018, diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

“Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” bunyi Pasal 6 Perpres ini.

Ditegaskan dalam Perpres ini, pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Kemearitiman menanggapi terkait Bahasa Inggris Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang medok (kental – red) Jawa.

“Ada yang bilang bahasa Inggris Pak Jokowi medok Jawa. Memang betul. Saya juga medok, tapi medok Batak.” kata Luhut sapaan akrab Luhut di laman akun Facebook pribadinya, Selasa (2/7/2019).

Luhut menambahkan seraya bertanya lantas apakah kita harus malu dengan lidah Indonesia kita?

“Saya tidak setuju, karena saya bangga jadi orang Indonesia, dan saya bangga dengan logat Batak saya.” tambahnya.

Menurut Luhut selama dirinya mendampingi Presiden Jokowi di KTT G20 di Jepamg, Presiden Jokowi selalu berbahasa Inggris dengan lancar dalam berkomunikasi.

“Saya mendengar Beliau selalu berbahasa Inggris dengan lancar dalam setiap komunikasinya dengan pimpinan negara lain. Kalau bahasa Inggrisnya tidak baik, maka tidak mungkin seperti Ivanka Trump atau para pimpinan negara lain sampai ketawa-ketawa saat berbincang dengan Beliau.” ungkapnya.

Mantan Menko Polhukam ini juga mengatakan tidak hanya Presiden Jokowi yang medok tapi pemimpin negara lain seperti dari Jerman dan Prancis. Mereka medok juga, tapi medok ala Jerman dan Prancis.

“Tidak hanya terhadap Pak Jokowi, saya juga memperhatikan aksen dari pemimpin negara lain seperti dari Jerman dan Prancis. Mereka medok juga, tapi medok ala Jerman dan Prancis. Artinya setiap bangsa punya logat khasnya masing-masing. Jadi, tidak perlu kita menilai rendah seseorang hanya karena aksen bahasa Inggrisnya.” kata Luhut.

Dirinya menjelaskan selama di KTT G20 seharusnya Presiden Jokowi menerima 17 permintaan pertemuan bilateral dari negara lain, tapi karena waktu itu harus menunggu pengumuman Mahkamah Konstitusi sebelum bertolak ke Jeoang, maka pertemuan bilateral jadi banyak dikurangi.

“Ini adalah bukti betapa populernya Indonesia sekarang di kalangan anggota G20 yang notabene merupakan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia.” jelasnya.

Perlu diketahui pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan pemimpin negara lain di KTT G20 lalu salah satu di antara pertemuan yang terlaksana adalah bersama Raja Salman dari Arab Saudi, di mana Beliau berkomitmen untuk membuat kerja sama dua negara menjadi lebih dekat lagi.

Lainnya adalah pertemuan dengan Presiden Erdogan dari Turki yang berlangsung sangat bersahabat. Bahkan Setiap ada masalah menyangkut Timur Tengah, Presiden Erdogan selama ini sering menelpon langsung Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu juga dibahas kerja sama industri pertahanan. Kemarin disepakati bahwa LAN, PT PAL dan PT DI akan dilibatkan dalam kerjasama dengan skema transfer teknologi dari Turki yang sudah sesuai dengan standar NATO

Pertemuan dengan World Bank juga berjalan sangat baik, di mana mereka akan melanjutkan bantuannya untuk mendorong proyek SDG’s di Indonesia yang akan diinkubasi dalam skema blended finance.

Kemudian Pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping juga berjalan sangat baik sama seperti yang lainnya, di mana kedua negara sepakat menyusun struktur special fund dengan bunga yang murah untuk perusahan-perusahaan Tiongkok yang investasi di Indonesia dan partnernya yaitu perusahaan – perusahaan Indonesia. Dengan demikian perusahaan Indonesia bisa ikut menikmati bunga pinjaman yang lebih murah. Dalam skema kerja sama B to B (business to business) kedua negara, pemerintah Indonesia tidak akan membuat government guarantee sehingga tidak akan membebani debt to GDP kita.

Selanjutnya Luhut mengajak sudah cukuplah dengan perbedaan-perbedaan yang muncul di pilpres lalu, jangan lagi kita buka.

“Mari kita menatap 5 tahun ke depan dengan penuh optimis. Negara ini harus tetap kompak untuk membangun. Sama seperti Pak Jokowi yang saya lihat komitmennya tidak ada habis-habisnya untuk membangun Indonesia.” pungkasnya.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, JAKARTA – Mengenai kunjungannya ke kantor BNPT, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengemukakan, hal itu dilakukan sebagai upaya Pansel guna mencegah adanya Calon Pimpinan KPK yang terindikasi memiliki paham radikal.

“Sesuai tahapan yang kita lakukan sejak awal bahwa ada kriteria agar Calon Pimpinan KPK tidak terindikasi paham radikal dan bagaimana kriterianya kita serahkan ke BNPT. Untuk itulah tim pansel datang ke sini,” jelas Yenti kepada wartawan di Gedung BNPT, Jakarta, Senin (1/7/2019) kemaern.

Menurut Yenti, kerja sama dengan BNPT berkaitan dalam melakukan tracking rekam jejak Calon Pimpinan KPK.

“Ini adalah untuk mengantisipasi, melihat, atau membaca situasi yang ada pada dinamika di Indonesia. Karena sejak awal tim pansel ingin calonnya tidak terindikasi paham radikal,” tambahnya.

Salah satu anggota tim pansel, Hendardi menerangkan bahwa indikasi paham radikalisme bukanlah salah satu penilaian oleh tim pansel.

“Isu radikalisme walaupun dalam dinamika politik kini menunjukan bahwa ini isu penting namun isu ini bukanlah satu-satunya penilaian. Isu lain yang menjadi faktor penilaian yaitu integritas, track record, dan sikap independen Calon Pimpinan KPK,” ungkap Hendardi.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, JAKARTA – Memasuki H-3 jelang penutupan, sebanyak 93 orang sudah mendaftarkan diri untuk mengikusi seleksi  Calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023.

Ke-93 pendaftar itu yang sudah mendaftar mayoritas berprofesi sebagai dosen dan pengacara.

“Mayoritas pendaftar mereka berprofesi sebagai dosen dan advokat, jumlahnya ada 22 orang dosen dan 20 pengacara. Sisanya adalah mereka yang berprofesi sebagai dokter, perpajakan, polisi, pensiunan jaksa, dan keuangan,” Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Yenti Garnasih memimpin Pansel Capim KPK bertemu pimpinan Badan Nasional Penanggulngan Terorisme (BNPT), di kantor BNPT, Jakarta, Senin (1/7/2019) kemarin.

Yenti menyatakan Pansel Capim KPK tidak menutup kemungkinan membuka peluang perpanjangan pendaftaran.

“Kita akan lihat (bila diperpanjang – red). Namun, kita tidak hanya melihat kuantitas, kalau dari kualitas sudah cukup (maka) tidak diperpanjang, itu gunanya kita akan update,” ujarnya.

Pendaftaran Calon Pimpinan KPK dimulai tanggal 17 Juni – 4 Juli 2019 dengan mengakses websitewww.setneg.go.id  untuk melakukan pendaftaran, serta mengunduh dokumen yang diperlukan untuk seleksi.

Berkas pendaftaran dapat disampaikan langsung kepada Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Gedung I Lantai 2 Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat 10110, atau dapat melalui email panselkpk2019@setneg.go.id dengan hardcopy diserahkan pada saat Uji Kompetensi.

Seluruh persyaratan administrasi selambatnya diterima oleh panitia pada 4 Juli 2019 pukul 16.00 WIB.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang tak kunjung meningkat, membuat anak rantau angkat bicara.

“Tidak ada perkembangan yang singnifikan bagi Sumatera Barat semenjak Gubernur Irwan Prayitno menjabat,” ungkap Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Ekonomi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LEMI PB HMI), Arven Marta kepada wartawan, Selasa (2/7/2019) di Jakarta.

Sebagai putra asli Sumatera Barat, Arven menilai Irwan Prayitno gagal dalam memimpin Sumatera Barat.

“Ini dibuktikan dengan 10 tahun masa jabatannya di Sumbar, tidak ada dampak yang begitu signigikan terhadap pembangunan serta pertumbuhan ekonomi,” tambah pria asal Pesisir Selatan ini.

Arven melanjutkan pembangunan infrastruktur selalu menjadi polemik.

“Sampai hari ini saja persoalan pembebasan tanah untuk pembangunan Tol Sumbar-Pekanbaru saja tidak selesai-selesai. Padahal pemerintah pusat sudah menganggarkan pembangunan tersebut dan seharusnya gubernur tinggal kordinasi dengan pemda setempat,” lanjutnya sambil mengkritik.

Padahal kita tahu jika jalan tol ini selesai, tambah Arven, akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

“Padahal, sama-sama kita ketahui bahwa pembangunan Tol Sumbar-Pekanbaru sudah cukup lama namun tidak kunjung selesai. Atas dasar itu, saya meminta kepada KPK dan BPK serta Mabes Polri untuk memeriksa pembangunan proyek infrastruktur tol Sumbar-Pekanbaru,” tambahnya dengan tegas.

Menurut Arven jika hal tersebut tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi demonstrasi demi pembangunan Sumbar dan Indonesia maju kedepannya.

“Jika tidak diindahkan, kami akan gelar aksi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arven mengingatkan Gubernur Sumbar agar fokus menyelesaikan janji-janji kampanye nya, dan mengurangi pelesirannya keluar negeri.

“Hal ini tidak ada keuntungannya juga bagi Sumatera Barat,” pungkasnya.

Penulis : Zaki

Editor : YES

IBC, JAKARTA – Gerhana Matahari Total terjadi ketika Bulan dapat menutupi Matahari secara keseluruhan.

“Hal ini dapat menyebabkan terlihatnya korona Matahari atau lapisan terluar pada struktur Matahari.” ungkap Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Bambang Setiyo Prayitno, Senin (1/7/2019).

Untuk Gerhana Matahari Total tanggal 2 Juli 2019, Bambang menjelaskan jalur totalitas akan melintasi sebagian Samudera Pasifik bagian Selatan, Chili bagian tengah, dan Argentina bagian tengah.

“Jalur totalitanya akan melintasi sebagian Samudera Pasifik bagian Selatan, Chili bagian tengah, dan Argentina bagian tengah.” jelasnya.

Namun untuk Gerhana Matahari Sebagian, menurut Bambang akan dapat terlihat di sebagian besar Samudera Pasifik bagian Selatan dan Amerika Selatan bagian Barat.

“Gerhana Matahari Sebagian dimulai pada 2 Juli 2019 pukul 16.55.13 UTC, yang pada saat itu di Indonesia, waktu sudah menunjukkan pukul 23.55.13 WIB.” katanya.

Sementara itu, kata Bambang kembali Gerhana Matahari Total dimulai pada 3 Juli 2019 pukul 01.01.08 WIB.

“Gerhana Matahari Total dimulai pada 3 Juli 2019 pukul 01.01.08 WIB dan puncaknya terjadi pada 3 Juli 2019 pukul 02.22.57 WIB. Kemudian Gerhana Matahari Total berakhir pada 3 Juli 2019 pukul 03. 44.46 WIB dan Gerhana Matahari Sebagian berakhir pada 3 Juli 2019 pukul 04.50.34 WIB.” katanya lagi.

Dirinya menyampaikan karena terjadinya dinihari waktu Indonesia, maka Indonesia tidak dapat mendapatkan peristiwa Gerhana Matahati Total.

“Karena hal tersebut, artinya pengamat di wilayah Indonesia, tidak akan dapat mendapati peristiwa Gerhana Matahari Total 2 Juli 2019.” tuturnya.

Diakhir rilisnya Bambang menegaskan agar masyarakat memastikan informasi resmi yang hanya bersumber dari BMKG.

“Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi (Instagram/Twitter @infoBMKG), website (https://t.co/zRoJCUL02K), atau melalui Mobile Apps (iOS dan Android “Info BMKG”).” pungkasnya dengan tegas.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, LANGSA- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Langsa, AKBP Andy Hermawan meminta kepada puluhan personilnya yang naik pangkat hari ini agar tidak berpuas diri.

“Bagi personil yang naik pangkat hari ini jangan cepat berpuas diri dulu. Karena kenaikan pangkat akan membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar.” kata Andy saat memimpin upacara gelar korp raport kenaikan personil di halaman Mapolres Langsa, Senin, (1/7/2019).

Andy meminta kepada puluhan personil yang naik pangkat supaya, menjadikan momen kenaikan pangkat sebagai sumber motivasi dan inovasi.

“Untuk meningkatkan kinerja terutama terhadap pelaksanaan tugas pokok sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum.” pintanya.

Selanjutnya Andy menuturkan, kenaikan pangkat personil adalah bentuk penghargaan dan kepercayaan pimpinan yang diberikan kepada setiap personil Polri didalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

“Kenaikan pangkat dalam organisasi Polri tidak semata-mata merupakan hak bagi setiap personil Polri yang secara otomatis diberikan begitu saja, namun prosesnya melalui penelitian dan kemampuan sesuai dengan tugas pokok fungsi dan perananya masing-masing.” tuturnya.

Terakhir Andy mengatakan sebanyak 29 personil mengalami kenaikan pangkat setingkat dari sebelumnya.

“Hari ini sebanyak 28 personil yang terdiri dari bintara dan PNS Polri naik pangkat setingkat dari sebelumnya.” pungkasnya.

Penulis : Iqbal

Editor : YES

IBC, MERANTI – Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Hal ini yang ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) H. Yulian Norwis Kabupaten Kepulauan Meranti pada apel rutin Senin pagi, mengingat kurangnya disiplin pegawai sebelum ini.

“Sebagai PNS kita harus mempertahankan disiplin sebagai salah satu tanggungjawab sebagai abdi negara, saya mengapresiasi semua PNS dan Non PNS agar tetap mempertahankan disiplin dengan menghadiri apel pagi ini,” ujarnya..

Apel yang diikuti oleh Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner, Staf Ahli Bupati dan Jajaran Pejabat Eselon II, Kabag Humas Sekda Meranti Hery Putra dan jajaran Pejabat Eselon III, IV dan ratusan Pegawai serta Non PNS dilingkungan Pemkab. Meranti. Senin (01/07/19)

Menurut Yulian lagi menjalankan disiplin merupakan hal yang wajib bukan hanya pelayanan publik saja, tapi juga untuk diri sendiri yang telah digaji oleh negara.

“Tanggungjawab ini bukan saja kewajiban sebagai abdi negara, tapi juga untuk diri sendiri karena kita sudah digaji oleh negara, saya berharap kepada seluruh pegawai untuk menjaga disiplin semoga pelayanan masyarakat dapat ditngkatkan”. paparnya.

Pada kesempatan itu Yulian juga mengaskan, demi percepatan kinerja dan pelayanan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan disetiap OPD, di minta kepada seluruh Kepala OPD untuk mempersiapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, KUA PPAS untuk disampaikan kepada Tim Bappeda sesuai dengan kondisi yang terkini.

Selain itu Sekda juga mengingatkan kepada seluruh pemegang anggaran di setiap OPD untuk mempertanggungjawabkan semua pengeluaran. Dan yang paling penting melakukan pengewasan dilapangan terkait progres kegiatan yang dilaksanakan. Bila menemukan keraguan dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan melalui TP4D.

“Semoga dengan disiplin dan tanggungjawab yang telah terbina dalam diri kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas kita sebagai PNS dan Non PNS,” pungkasnya.

Penulis : Noeradi

Editor : YES

IBc, PANDEGLANG – Manasik haji merupakan agenda rutin dilakukan oleh calon haji (Calhaj) saat hendak berangkat ke tanah suci. Hal ini dilakukan agar para calhaj dapat mengikuti semua syarat dan rukun haji secara benar.

Bupati Pandeglang Irna Narulita yang membuka acara tersebut membenarkan jika manasik haji sangat penting diikuti sebagai panduan untuk melaksanakan haji yang baik dan benar.

“Saya punya pengalaman pada tahun 1998 saat akan haji, saat itu kami tidak ikut manasik karena ada kepentingan, saya pikir gampang ternyata sangat sulit melaksanakan syarat, rukun dan sunnah haji itu,” kata Irna Narulita pada acara pembukaan manasik haji di KBIH Mulyajati Cikole, Senin (1/7/2019).

Oleh sebab itu, Irna menghimbau kepada seluruh jemaah calon haji dari Kabupaten Pandeglang dapat mengikuti acara manasik haji dengan seksama. “Ikuti dengan baik, sehingga pelaksanaan haji kita berjalan lancar dan jangan lupa harus mengikuti aturan yang dibuat panitia, jangan coba inisiatif sendiri karena semua sudah ada aturannya,” jelas Bupati.

Dikatakan Irna, kurang lebih masih ada waktu 23 hari hingga nanti berangkat haji ke Makkah mukarromah. Oleh sebab itu, ia berharap waktu ini dimanfaatkan untuk berdo’a dan memohon maaf atas apa yang telah dilakukan.

“Di Makkah semua yang kita lakukan dibalas langsung oleh Allah SWT, mohon maaf kepada orang yang pernah kita gibahi karena yang menghambat ampunan Allah SWT adalah orang yang sombong,” ucapnya.

Menurutnya, yang berangkat haji ini merupakan manusia pilihan karena tidak semua orang punya kesempatan ditambah ada pembatasan quota haji.

“Yang berpangkat dan yang kaya drajatnya sama, di tanah suci tidak ada yang beda karena berhaji itu adalah rindu akan kebaikan dan melaksanakan rukun Islam yang ke lima,” tutupnya.

Sementara Kasi Haji pada Kementerian Agama (Kemenag) Pandeglang mengatakan, kuota untuk tahun ini Kabupaten Pandeglang mendapat jatah sebanyak 1.026 orang. Jumlah ini, kata dia lebih besar dari tahun sebelumnya.

“Tahun lalu hanya 870, sekarang mendapatkan jatah 1.026, ini karena kebijakan ka Kanwil Banten, karena di banten untuk jatah haji tidak dihitung dikali jumlag penduduk namun masih kebijakan pimpinan,” ujarnya.

Dikatakan Wawan, Daftar tunggu estimasi nasional kurang lebih15-18 tahun, namun, realnya menurut Wawan tergantung kuota banten yang kurang lebih 9.420.

“Kenapa harus kebijakan, karena penumpukan jemaah itu adanya daerah tanggerang, kalau bukan kebijakan yang digunakan tentu wilah tersebut akan kebagian sedikit. Maka dari itu penentuan jemaah dilihat dari kuota banten dan kebijakan Kanwil Banten agar merata,” beber dia.

“Pemberangkatannya pasa tanggal 24 juli, dan Pandeglang terbagi kedalam empat Kelompok Terbang (Kloter),” imbuhnya.

Penulis : M. Rohim

Editor : MAS

Oleh :

Muhammad Akbar, S.Pd

IBC, Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) 2019 berbeda dengan tahun sebelumnya, yang tahun ini melaksanakan sistem zonasi. Niat baik pemerintah tentu disambut dengan baik juga oleh masyarakat, akan tetapi timbul berbagai macam pertanyaan. Apakah waktunya harus sekarang?

Sebagaimana diketahui, sistem zonasi memungkinkan calon siswa hanya mendaftar pada sekolah yang berada di sekitar area tempat tinggalnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi favoritasi pada sekolah-sekolah tertentu sehingga terwujud pemerataan pendidikan.

Fakta yang terjadi di lapangan banyak terjadi masalah dengan sistem zonasi tersebut. Di antaranya pemalsuan alamat, temuan-temuan titipan KK, server pendaftaran yang eror, di berbagai tempat banyak sekolah yang pendaftarnya lebih dari kuota yang disediakan, sedangkan di tempat yang lain kekurangan pendaftar.

Aturan sistem zonasi yang kaku juga membuat calon peserta didik di daerah perbatasan dihadapkan pilihan sulit. Mereka tidak bisa mendaftar sekolah yang secara jarak lebih dekat karena di luar zonasinya.

Keluhan ini antara lain diungkapkan Murti, salah satu orang tua calon siswa asal Kendal, Jawa Tengah. Murti mengaku kesulitan mendaftarkan anaknya ke sekolah yang diincar selama ini karena domisilinya di luar zona sekolah. Dia pun hanya bisa pasrah karena pendaftaran tahun ini beda dengan tahun sebelumnya.

“Susah, saya kan tinggal di Kecamatan Kaliwungu, tapi anak saya ingin mendaftar di SMP Brangsong, soalnya jaraknya lebih dekat ke sini,” katanya saat mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 1 Brangsong, Kendal. (Sindonews.com, 18/6).

Keluhan serupa diungkapkan Hakim, calon peserta didik asal Ciputat, Tangerang Selatan. Dia gagal mendaftar di SMA yang dia incar karena sudah ditolak panitia gara-gara tinggal di luar zona.

Selain persoalan zonasi, dalam PPDB tahun ini masih ditemukan banyak keluhan masyarakat yang kesulitan mendaftar. Hal ini membuat para pendaftar rela berjam-jam di sekolah yang dituju.

Saya melihat bahwa usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan bagi setiap warga negara adalah tujuan mulia yang harus di dukung. Kebijakan ini tentu untuk menurunkan kesenjangan kualitas pendidikan yang dapat kita temui di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, kesenjangan kualitas pendidikan di desa dan kota, pusat dan pinggiran kota, serta Jawa dan luar Jawa. Mulai dari perbedaan kualitas guru, sarana dan prasarana, keterjangkauan teknologi informasi dan infrastruktur.

Pendidikan merupakan hak warga negara yang harus diberikan secara optimal oleh negara. Implementasinya, negara harus memastikan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan terwujud secara merata di seluruh daerah. Begitupun dengan kualitas pendidik yang berkualitas harus merata di seluruh Indonesia.

Pemerintah berkewajiban memenuhi segala keperluan dan kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara Indonesia seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan secara optimal.

Lebih jauh dari itu, bukan hanya sekedar memberikan pelayanan yang baik dengan cara sistem zonasi yang diterapkan pada PPDB tahun ini. Tapi harus memastikan lebih dalam tentang hakikat dan tujuan pendidikan nasional.

Hal ini telah jelas dalam undang-undang dasar 1945 pasal 31 (ayat 3) tentang kewajiban pemerintah mengadakan sistem pendidikan Nasional yang bertujuan melahirkan warga negara yang cerdas, beriman dan berakhlak mulia.

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU.”

Serta dalam pasal 31 (Ayat 5) UUD 1945 dijelaskan bahwa:

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahtraan umat manusia.”

Tujuan pendidikan nasional telah menjelaskan bahwa pendidikan seharusnya mampu melahirkan generasi yang bertakwa, beriman, beradab dan memiliki akhlak mulia. Sebagimana dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk mengevaluasi lebih dalam tentang pencapaian tujuan pendidikan Nasional ini. Hal ini menurut saya jauh lebih penting daripada soal sistem zonasi hari ini.

Dalam berbagai kesempatan, berbagai pertanyaan muncul akan keberhasilan dan ketercapaian tujuan pendidikan Nasional.

Sudahkah kita melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa melalui proses pendidikan yang telah kita jalani ini?

Benarkah, bahwa peserta didik hari ini telah memiliki adab dan akhlak yang baik?

Apakah peserta didik kita telah cakap, kreatif dan mandiri?

Dan begitu banyak lagi pertanyaan lainnya, sejauh mana standar keberhasilan tujuan pendidikan Nasional telah dicapai. Evaluasi sangatlah penting untuk mengetahui kualitas yang telah di hasilkan dalam proses pendidikan kita hari ini.

Sebab, fakta yang terjadi di lapangan. Begitu banyak masalah yang kita dapati terjadi pada anak-anak peserta didik kita. Mulai dari kenakalan remaja, perkelahian, perzinahan, narkotika dan bahkan sampai pembunuhan.

Hari ini, pendidikan seakan telah kehilangan ruhnya dari impian dan cita-cita yang telah tergambarkan dalam undang-undang sistem pendidikan Nasional kita.

Kita berharap dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya memperhatikan sifatnya secara teknis dan melupakan sesuatu yang lebih substansial. Semoga pendidikan kita melahirkan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, cakap dan mandiri.

Penulis: adalah Guru, Penulis, Founder mujahiddakwah.com dan Pendiri Madani Institute Center For Islamic Studies)

IBC, JAKARTA – Ada beberapa nama dari politisi Nasdem yang layak masuk kabinet Jokowi jika melihat track record mereka.

“Politisi Nasdem ini layak masuk kabinet Jokowi. Tidak disa diragukan jika melihat track record mereka.” ungkap Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie melalui siaran persnya yang diterima Redaksi Indonesia Berita di Jakarta, Senin (1/7/2019) pagi.

Jerry mengatakan Kurtubi sebaiknya diposisikan Jokowi di Manteri ESDM dan Ignasius Jonan ditarik ke posisi semula Menteri Perhubungan.

“Kurtubi merupakan salah satu ahli ESDM di Indonesia lulusan kampus nomor satu dunia yakni Colorado School of Mines di Denver, Colorado. Posisi ini pantas bagi Kurtubi yang duduk di Komisi VII DPR-RI.” katanya.

Selanjutnya Jerry memaparkan Kurtubi merupakan right man bukan wrong man.

“Kalau Menhub Budi Karya saya nilai banyak kebijakan yang gagal. Contohnya kegagalan memaksimalkan harga tiket dan sebagainya.” paparnya

Sedangkan menurut Jerry, Taufik Basari sebaiknya diposisikan sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

“:Beliau merupakan kader terbaik Nasdem yang kini duduk di posisi Ketua Bidang Hukum dan Advokasi partai Nasdem. Jebolan Chicago University ini sudah dua kali jadi pembela Jokowi di MK. Yakni 2014 silam dan 2019 bersama Yuzril Iza Mahendra.” ungkap Jerry lagi.

Dirinya menyatakan posisi Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan perlu diistirahatkan dulu.

“Karena dia belum berhasil mengangkat sektor perdagangan.” tuturnya.

Menurut Jerry Kerua Umun Nasdem Surya Paloh juga layak duduk kabinet Jokowi mendatang.

“Bergitu pula sang Ketum Surya Paloh layak duduk di kabinet. Baik di Mensos, Tenaga Kerja atau Menteri Koperasi.” ungkapnya lagi.

Kemenangan Jokowi tak lepas dari peran partai Nasdem. Lewat pemberitaan media menjadi kunci kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Ia mengatakan kader perempuan yang layak adalah Ade Irma Suryani.

“Dia telah membuktikan kemampuan saat kampanye dan sangat berani dan vokal mendukung Jokowi.” kata Jerry.

Di akhir siaran persnya Jerry menjelaskan Nasdem menjadi partai yang peningkatan suara di pileg cukup besar. 9,05 persen suara nasional. Jumlah suara mereka meningkat dari Pileg 2014 sebesar 6,72 persen atau melonjak 2,33 persen.

“Paling tidak Nasdem ada 4 atau 5 di kabinet.” pungkasnya.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, BANDA ACEH – Hiruk-pikuk pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden sudah usai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah pula menetapkan Ir Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Minggu (30/6/2019) siang.

Penetapan itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan calon 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno.

Menyikapi usainya Pemilu dan Pilpres, beragam argumentasi muncul. Paling dominan adalah menyesalkan putusan MK. menolak gugatan Prabowo-Sandi. Adapula, yang mengapresiasi putusan tersebut.

Namun, yang menarik adalah postingan Dosen IAIN Langsa.Amiruddin Yahya Azzawy, dilaman facebook (FB) miliknya. Ia menulis tentang pentingnya menata kembali soliditas negeri ini.

Yahya menuliskan postingannya di FBnya dengan judul Menghasilkan Ulang Soliditas Negeri.

Perbedaan itu bagian dari nature, menolak perbedaan atau tidak menerima fakta ini tidak logic, karena berbeda sifatnya profan — keunikan bumi. Berbeda tidak hanya dalam konteks politik, tetapi semua dimensi. Cara pandang dan bersikap itu berbeda, tidak tunggal. Jika ada kesamaan, itu juga suatu kewajaran.

Kesadaran pada perbedaan menghasilkan “kearifan dan mutual respek”. Kesadaran itu memproduksi “harmonisasi”. Kebencian akan bergerak pada kecintaan. Pilihan politik jangan sampai mengkarantina kearifan dan kebhinekaan. Memang, politik penting dalam bernegara.Tetapi, pilihan politik jangan sampai berdampak pada perpecahan.

Paska pemilu usai – kita harus dapat menghasilkan ulang soliditas dan kebersamaan. Hal ini penting untuk memproduksi progresivitas dan kemakmuran bangsa. Ada banyak tugas lain yang lebih berat — lebih dari sekedar perdebatan dalam hasil pemilu. Tugas itu, yakni; memajukan negeri untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan adil secara hukum.

Meskipun, tidak dipungkiri — dimana konflik batin dan rasa kecewa sering muncul dalam event demokrasi, yang dipicu fanatisme personal dan kelompok yang menguat. Harusnya, kondisi psikologis seperti ini tidak perlu terjadi dalam demokrasi. Maka, langkah yang elegan dan tepat — paska pemilu — semua pihak harus dapat “menghasilkan ulang soliditas negeri dan menemukan kembali kebersamaan yang hilang,” tulis Amiruddin Yahya dilaman media sosial facebook-nya.

https://ift.tt/2IZVJdz

Sementara, Direktur LSM Komunitas Rumoh Aceh, Putra Zulfirman mengatakan saat ini dibutuhkan merajut kembali pembangunan sosial kemasyarakatan usai kontestasi Pemilu dan Pilpres 2019.

“Secara konstitusional sudah usai. Kini saatnya kembali menata kehidupan sosial dan bernegara kita. Dalam hal ini rajutan persatuan dan kesatuan diatas segalanya,” tutur aktivis muda ini saat dihubungi Indonesia Berita, Minggu (30/6/2019) malam.

Ia juga menyinggung soal kedamaian Aceh. Kata dia, proses damai Aceh harus bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat. Elite politik di bumi Serambi Mekkah diharap bisa membangun persatuan dan kesatuan untuk Aceh lebih maju.

“Kemakmuran Aceh tergantung dari sejauhmana elitnya bisa menata dan merawat damai berkesinambungan. Korelasinya dengan pusat adalah Aceh daerah modal yang perlu terus diprioritaskan pembangunannya,” tutup Putra.

Penulis : Iqbal

Editor : YES