Berita Indonesia

IBC, JAKARTA – Pasca pelaksaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpre) 2019 suasana kebatinan bangsa Indonesia benar benar di aduk aduk sampai berada di titik nadir.

Rasa saling tidak percaya, rasa saling curiga sesama rakyat sungguh terasa dalam pergaulan hidup rakyat. Rakyat seolah olah terkotak kotak dalam kelompok kelompok yang saling mempertahankan ego masing masing. Puncak dari semua itu akhirnya terjadi pada 22 dan 23 mei 2019 dimana terjadi kerusuhan yang menelan sedikitnya 8 orang meninggal dunia dan ratusan luka luka.” ungkap Sekretaris Jendral Perhimpunan Pancasila, Edi Susilo melaluli siaran pers yang diterima Redaksi Indonesia Berita di Jakarta, Sabtu (1/6/2019).

Edi mengatakan belum cukup suasana kebatinan bangsa Indonesia diaduk-aduk, pasca kerusuhan tiba-tiba di beberapa wilayah muncul isu untuk memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

“Ada beberapa yang sempat ramai menjadi perbincangan publik atau muncul kepermukaan salah satu nya tentang Referendum Nangro Aceh Darussalam. Padahal sebelumnya jauh sebelum pilres suasana kebatinan bangsa Indonesia sudah diaduk dengan mencuatnya upaya mendirikan Negara khilafah untuk mengganti negera yang berdasarkan Pancasila ini, ADA APA INI? Apa yang salah?” katanya seraya bertanya.

Selanjutnya Edi menjelaskan Bung karno sebagai penggali pancasila dari bumi Indonesia ini pernah menyampiakan dalam salah satu pidatonya.

“Tetapi Republik Indonesia menghadapkan kita dengan satu keadaan jang istimewa. Rakjat adalah beraneka ragam, beraneka adat, beraneka ethnologi. Rakjat yang demikian itu membutuhkan satu “dasar pemersatu”. Dasar pemersatu itu adalah Pantjasila.” jelas Sukarno, dalam suatu sambutan tanggal 17 Agustus 1955.

Lebih lanjut Edi menegaskan jika kita melihat mengapa dalam lambang Garuda Pancasila nampak kaki-kaki, jemari yang kokoh dan kuku-kuku yang tajam burung garuda mencengkeram slogan Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu Jua.

“Cengkeraman erat cakar Garuda itu seakan melambangkan bahwa Indonesia yang bersatu harus dijaga dengan sekuat tenaga mengingat begitu beraneka-ragamnya suku ras golongan agama dan budaya yang membentuk republik ini.” tegasnya.

Dirinya kembali menegaskan cengkeraman itu seakan peringatan bahwa Persatuan Indonesia berada dalam posisi yang rentan yang sewaktu-waktu bisa berada dalam ancaman disintegrasi

“Namun di balik itu semua, Persatuan Indonesia menjadi kunci dan pedoman penting jika kita menginginkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur.” tegas Edi lagi.

Kemudian Edi menuturkan bahwa hanya persatuanlah bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat adil makmur.

“Sejarah telah mencatat ketika selama berabad-abad kita saling bercerai-berai maka kolonialisme menjajah bangsa Indonesia.” tuturnya.

Selain itu menurut Edi, bangsa ini harus kembali menggiatkan upaya-upaya memupuk secara bersama-sama tentang penajaman idiologi berbangsanya.

“Jika kita melihat pasca reformasi sampai sekarang bangsa ini abai terhadap proses penanaman idiologi berbangsa. Itulah yang menyebab blank generation (generasi kosong – ref) yang tidak mengenal jati diri bangsanya. Wajar jika selama 21 tahun ini generasi muda kita sangat mudah di ombang-ambingkan dan sangat mudah dimasuki oleh berbagai idiologi yang bisa mengoyak rasa kebatinan kita dalam berbangsa. Sehingga semangat disintegrasi bangsa tumbuh dimana mana. Bahkan melahirkan rencana mengganti bentuk Negara.” tandasnya.

Melihat dan beranjak dari situasi obyektif di atas. Maka pada peringatan ke 74 Hari Lahir Pancasila ini, kami Presidium Nasional Perhimpunan Pancasila menyatakan.

1. Kepada Pemerintahan Republik Indonesia kami menyerukan untuk kembali mewajibkan penyelenggaraan kursus kursus Pancasila di setia lavel Institusi pemerintahan dan Institusi Pendidikan untuk kembali membumikan Pancasila sebagai philosophisce grondslag (filosofi dasar) bangsa Indonesia.

2. Mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia sebab hanya dengan persatuan, keadilan dan kemakmuran bangsa indonesi dapat terwujud.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, MEDAN – Mutasi jabatan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) terjadi dengan mengganti Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Percut Sei Tuan dari Kompol Faidil Zikri kepada Kompol Subroto.

Pengangkatan dan pemberhentian itu berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut).

Upacara serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di Halaman Apel Polrestabes Medan Jalan HM Said No 1 Medan, Jum’at (31/5/2019) kemarin.

Kompol Subroto sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Humas Polrestabes Medan sedangkan Kompol Faidil Zikri, dimutasi menjadi Pamen Polrestabes Medan (dalam rangka Diksespimmen TA 2019).

Sertijab ditandai dengan penanggalan dan pemasangan tanda pangkat. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah serta penandanganan berita acara sertijab dan fakta integritas.

‎‎Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto dalam amanatnya, berharap pejabat baru dapat membawa semangat dan suasana baru di lingkungan yang dipimpin.

“Semoga pejabat baru dapat membawa semangat dan suasan baru.” harapnya.

Lanjutnya, upacara aertijab untuk meningkatkan keorganisasian serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Hal ini sangat menentukan arah penentuan eksistensi organisasi Kepolisian.” lanjut Dadang.

Dadang meminta pejabat baru mempelajari karakteristik kerawanan di wilayah hukumnya.

“Bina hubungan baik dengan Upika (unsur pimpinan kecamatan), instansi terkait serta komponen masyarakat,” pesan lulusan terbaik sespimti 2017.

Kepada pejabat yang lama, Dadang mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini.

“Terimakasih atas kerjasamanya selama ini telah membantu dalam pelaksanaan tugas yang baik sehingga polrestabes Medan mampu menjadi pelayanan yang baik kepada masyarakat, teruskan semangat bekerja yang baik itu ditempat yang baru,” ujar Kapolrestabes.

Turut hadir dalam sertijab Waka Polrestabes Medan AKBP Rudi Rifani, seluruh PJU Polrestabes Medan, Bhayangkari Cabang Medan bersama Ketua Ranting Bhayangkari Jajaran Polrestabes Medan, Kapolsek jajaran Polrestabes Medan dan personel Polrestabes Medan.

Editor : YES

IBC, MURATARA – Kekompakan yang membudaya di masyarakat Desa Sungai Baung, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, patut diancungkan jempol.

Pasalnya karena budaya kompak tersebut kerap berbuah manis, yaitu selalu dapat membantu anak yatim/piatu dan orang tua jompo di setiap tahunnya.

Menurut keterangan salah satu pengurus penggalangan, Bedul Arahman, kekompakan dalam penggalangan bantuan untuk anak yatim/piatu dan orang tua jompo telah lama di gagas oleh para tokoh desa. Bahkan menjadi pelopor di Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Yo, la lamo kami ngadokan e, mungkin mulai e 2014 lalu seingat awak. (ya, sudah lama kami adakan, mungkin sejak 2014 lalu – red),” ujarnya saat ditemui awak media Indonesia Berita di rumahnya, Rabu (29/5/2019) lalu.

Jumlah anak yatim/piatu dan orang tua jompo di Desa Sungai Baung tergolong cukup banyak berkisar 80 orang, mungkin dikarenakan kepadatan penduduknya yang berkisar 7.000 jiwa.

Di setiap tahunnya para anak yatim/piatu dan orang tua jompo selalu mendapatkan bantuan dengan jumlah bervariasi sesuai dengan kondisi si penerima.

Bedul menerangkan bahwa dana di dapatkan dari sumbangan tamu undangan di setiap hajatan nikah.

“Dana yang dikumpulkan selama setahun, didapatkan dari sumbangan sukarela para tamu undangan di setiap hajatan nikah, setiap hajatan bisa terkumpul Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000 bahkan ada yang sampai Rp 1.500.000 tergantung banyaknya tamu undangan yang hadir.” terangnya.

Lebih lanjut Bedul mengungkapkan uang sumbangan yang didapat pertahunnya tidak selalu sama jumlahnya,

“Kadang meningkat, kadang juga menurun, tergantung saldo yang di miliki.” lanjut Bedul.

Namun demikian dia mengatakan bahwa tahun ini setiap anak yatim mendapatkan Rp 700.000, Piatu mendapatkan Rp 300.000 dan orang tua jompo mendapatkan Rp 150.000.

“Alhamdulillah karena tahun ini meningkat dari tahun kemarin. Dan semoga kegiatan pengumpulan dana secara sukarela ini terus berlanjut sehingga bisa membantu meringankan beban wali dari anak-anak tersebut.” tutupnya.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, LAMPUNG – Gedung Dewan Kesenian Lampung yang tertulis didepannya menggunakan aksara Lampung, tetapi penulisan aksara tersebut salah.

Hal tersebut membuat beberapa penggiat budaya seperti Andi Wijaya adoq (panggilan atau gelar adat – red) Layang Marga Batin pelaku seniman dan budayawan Lampung, Novellia Yulistin Sanggem adoq Pangeran Mustika Ketua Gamolan Institute Lampung dan Fajar Ramadhan adoq Raden Ningrat Nata Marga Duta Gamolan/pengamat sospolbud, mengkritisi gedung di Dewan Kesenian Lampung.

Andi Wijaya mengatakan padahal gedung tersebut berisi pengurus yang mewakili para seniman di Lampung, yang notabene seharusnya mengerti dan sangat paham dengan adat budaya Lampung.

“Aksara Lampung adalah warisan budaya orang Lampung yang sangat bernilai. Tidak semua daerah memiliki aksara dan sudah sepatutnya kita melestarikan aksara Lampung, mempelajari dengan benar bagaimana menuliskannya.” katanya.

Senada dengan Andi, menurut Fajar Ramadhan kesalahan semua sama Pengurus Dewan Kesenian Lampung tidak teliti alias ceroboh sebelum tulisan aksara lampung itu dibuat untuk nama Dewan Kesenian Lampung.

“Alangkah malunya kalau ada orang yang tahu arti tulisan aksara Lampung.
Apa fungsi Dewan Pengurus Kesenian Lampung?” kata Fajar dengan tegas.

Fajar kembali menegaskan seharusnya yang duduk sebagai pengurus dewan kesenian lampung orang yang memahami tentang seni, adat dan budaya lampung.

“Pepatah bilang “”Dimana Bumi dipijak, disitu langit di junjung.”” katanya lagi.

Novel sanggem penggiat aksara Lampung pada channel YouTube CAWO EKAM membenarkan kesalahan penulisan di gedung tersebut yaitu terletak pada huruf Wan, kese, an dan ng.

Wan pada kata dewan aksaranya induk huruf wa dengan anak surat datasan n yang berada diatas bukan disamping induk hurufnya.

Kese pada tulisan kesenian, induk huruf sudah benar, tetapi anak surat bukan memakai ulan e tetapi memakai bicek e.

Akhiran an pada kesenian, dituliskan aksara Lampung sesuai dengan pembacaan lafasnya keseniyan, maka penulisannya dengan induk huruf ya dan datasan n yg diletakkan di atas induk huruf.

Lalu penggunaan ng pada tulisan Lampung tidak menggunakan induk huruf nga nengen, karena penggunaan nengen hanya bisa digunakan ketika tidak ada anak surat. Maka penggunaan kata Lampung memakai la ma nengen dan pa bitan u tekelubang ng.

“Untuk kedepannya sebaiknya segera tulisan aksara di di gedung tersebut segera diperbaiki, malu kita sebagai orang Lampung menggunakan aksara kebanggaan dengan salah dan dibiarkan saja hanya karena alasan pembangunan gedung tersebut belum kelar dan menunggu anggaran yang entah kapan.” kata Novel.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, JAKARTA – Menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Badan Penyelenggara Jamininan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK), menyimpulkan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan investasi yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dan peningkatan biaya. Seperti dilansir CCNIndonesia.com, (29/5/2019).

BPK juga merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS TK untuk menyusun roadmap atas pengelolaan property investasi. Hasil pemeriksaan semester II 2018, (IHPS) BPK melansir pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, antara lain enam property investasi berupa tanah belum dimanfaatkan, sehingga belum memberikan pendapatan atau hasil investasi.

Setidaknya redaksi mengutip beberapa permasalahan yang ditemukan BPK, pertama, investasi tanah yang belum dimanfaatkan, kedua, tingkat pengembalian investasi atas aset jaminan sosial dan aset BPJS Ketenagakerjaan masih di bawah tolak ukur, ketiga pendapatan sewa yang diperoleh dari pengelolaan property investasi gedung Graha Nagoya dengan sistem Master Lease kepada PT Bijak tidak memberikan hasil optimal, ke-empat BPK juga menemukan pelaksanaan kebijakan peningkatan biaya, sehingga BPJS TK berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar jika saham tersebut ter-delisting dari Bursa Efek. (cnnindonesia.com)

Seperti dilansir kontan.co.id bahwa per-Oktober 2018, BPJS-TK mengelola dana sebesar Rp346 Triliun. Menanggapi hal tersebut redaksi mencoba meminta tanggapan dari Organisasi Relawan-Jokowi yang ikut mengawasi Kementerian, Lembaga dan Badan pemerintah, Komite Rakyat Nasional-Jokowi (Kornas-Jokowi), melalui Ketua Umumnya, A. Havid Permana yang berpendapat, bahwa hasil pemeriksaan BPK perlu adanya perhatian serius dari Direksi BPJS TK dan Dewan Pengawas Internal serta instansi berwenang lainnya seperti KPK.

Sebab sambung havid BPJS TK salah satu Badan negara yang berpenghasilan sangat besar dalam menyumbangkan pendapatan negara, jadi harus memiliki perhatian ekstra.

“Saya kira harus ada perhatian yang serius yang super ekstra, bagaimanapun juga BPJS-TK mengelola dana tenagakerja jutaan peserta, sehingga harus ada monitoring yang benar-benar bisa transparansi agar publik juga tahu seperti apa pengelolaan dana BPJS-TK yang bersumber dari pekerja itu,” ujar Havid di Jakarta, Jumat (31/5./2019).

Dengan adanya temuan BPK tersebut lanjut Havid, setidaknya ada empat permasalahan bukanlah hal yang sepele, menurutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus mengawasi temuan BPK.

“KPK idealnya juga wajib turut memperhatikan permasalahan dalam pengelolaan investasi, kan aset yang dimiliki oleh BPJS-TK adalah milik negara, jadi secara otomatis KPK harus turut turun tangan, apalagi itu hasil pemeriksaan BPK sebagai lembaga yang berwenang menemukan permasalahan itu,” tutur Havid.

Ia juga menambahkan, untuk diketahui publik bahwa organisasi Relawan Jokowi tahun 2016 awal, pernah diundang Presiden Jokowi untuk santap siang bersama. Dalam santap siang tersebut Jokowi mengatakan, bahwa perlu adanya juga pengawasan dari relawan terkait kinerja Kementerian, Lembaga dan Badan pemerintah.

Artinya menurut Havid, ia dan rekan-rekan relawan lain, memiliki kewajiban moral untuk menyikapi apa yang disampaikan presiden Jokowi saat santap siang bersama, dan hal itu telah dipraktekan lebih dari satu KLB.

“Ya tentu kami punya kewajiban moral turut monitoring sebagai ekstra parlementer, artinya apa yang pernah disampaikan pak Jokowi kepada kami tiga tahun yang lalu, telah kami praktekkan, dan itu kami sampaikan baik melalui media massa dan pada kesempatan lainnya seperti Silahturahmi Nasional Relawan Jokowi bersama presiden misalnya,” tutup Havid.

Editor : DR

IBC, JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan 5,1 Skala Ritcher (SR) mengguncang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (31/5/2019) siang WIB.

“Gempa bumi terjadi pada pukul 13:37:53 WIB” rilis BMKG di web resmi bmkg.go.id.

BMKG menginformasikan bahwa lakasi gempa atau episenter gempa berada pada posisi 7.42 Lintang Selatan (LS) dan 111.55 Bujur Timur (BT).

“Tepatnya berada di 119 km Timur Laut Sumbawa, NTB.” info BMKG lagi.

Selanjutnya BMKG menambahkan gempa tersebut berada di kedalaman 587 km dan tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami.” tegasnya.

Sampai berita ini tayang tim Redaksi Indonesia Berita belum mendapatkan informasi daerah yang terkena guncangan gempa bumi tersebut.

Redaksi juga belum mendapatkan informasi terkait kerusakan dan kerugian dari dampak yang diakibatkan gempa tersebut.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, SUBULUSSALAM – Perkebunan Pabrik Sawit, PT Global Sawit Semesta (PT GSS) yang berada di Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam gelar kegiatan Peduli Sosial Kepada Anak Yatim dan Duafa, Kamis, (30/5/2019).

Sebagai perwakilan pihak perusahaan, manajer PT GSS, Sahman Seragih dalam sambutannya berharap tali silaturahmi ini dapat terjaga dengan baik.

“Semoga bisa lebih baik lagi dan bermitra dengan masyarakat setempat yang berada di Desa Lae Gambir dan Desa Dasan Raja, pada umumnya menciptakan hubungan yang harmoni dalam menjalin persaudaraan,” ujar Sahman.

Dalam kesempatannya, Kapolsek Penanggalan, Iptu Arifin Ahmad yang diberi waktu berpidato di depan para tamu dan peserta yang hadir pada acara tersebut, memberikan nasihat agar anak-anak dapat memanfaatkan santunan ini dengan sebaik-baiknya.

“Bagi adek-adek yang diberikan rezeki ini, mamfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan setelah diberikan rezeki buat adek-adek di belikan pula untuk membeli petasan dan yang tidak berguna. Manfaatkan untuk membeli yang perlu-perlu saja,” kata Arifin.

Acara Peduli Sosial yang diselenggarakan juga terdiri dari pembagian sembako berupa gula, sirup dan roti kepada 34 orang anak yatim dan piatu serta 45 orang kaum duafa.

Selain Kapolsek Penanggalan, utusan dari Polisi Militer Peltu Rajali, Babinsa Kopda Ritonga, dan Camat Penanggalan Ronis Bancin juga turut hadir dalam acara yang digelar di pabrik sawit PT GSS.

Penulis : Junaidi

IBC, PELALAWAN – Bupati Pelalawan H. M. Harris mencopot SK Pengangkatan Dirut BUMD PD Tuah Sekata, Syafri pada hari Senin 27 Mei 2019 lalu.

Dianulirnya pengangkatan Syafri sebagai Dirut perusahaan plat merah tersebut setelah adanya desakan dari LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) kepada Pemkab Pelalawan yang melayangkan surat Somasi kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan segera mencabut SK pengangkatan Dirut BUMD PD Tuah Sekata tersebut.

Hal ini tertuang dalam SK Nomor 434 tahun 2019 tentang pencabutan keputusan surat Bupati Pelalawan nomor 696 tahun 2018 tentang pengangkatan Dirut BUMD Tuah Sekata Pelalawan. Surat Keputusan itu ditanda tangani Bupati Pelalawan HM Harris tanggal 27 Mei 2019.

Syafri ketika dimintai keterangan melalui surat elektronik menjelaskan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang apakah pemberhentian sepihak dirinya itu akan dibawa ke PTUN atau tidak. Karena menurutnya segala sesuatunya harus dikaji secara matang.

“Kita akan pelajari dulu. Apa alasan yang terdapat pada SK Bupati Pelalawan itu,” katanya kepada Indonesia Berita, Selasa (28/5/2019) lalu.

Syafri menambahkan, bahwa segala yang ia kerjakan hanyalah sebagai abdi negara untuk membangun daerah dengan program yang jelas dan teruji.

“Saya hanya pandai bekerja dengan serius, saya hanya selalu ingin berkarya dengan baik dan benar. Saya tidak pandai promosi dan publikasi. Saya selalu menampilkan fakta, selanjutnya nilai sendiri,” jelasnya lagi.

Perubahan yang sangat mencolok begitu kentara pada kondisi bangunan BUMD sebelum dan setelah Syafri menjabat.

Meskipun baru lima bulan menjabat, Syafri mampu menyulap Kantor BUMD yang semula seperti Gudang kini berubah menjadi Kantor yang mewah dan profesional.

Tidak hanya itu, laba BUMD yang selama ini selalu tekor, dengan kepiawaian memanagemen akhirnya BUMD mampu meraih laba sebesar 90% hanya dalam waktu 5 bulan saja.

Tak berhenti sampai disitu saja, dari investigasi Indonesia Berita, jelang September tahun ini kabarnya pihak BUMD akan melakukan MoU nilai investasi sebesar Rp 75 milyar. Hal tersebut dibenarkan oleh anggota DPRD Pelalawan Komisi Satu, H Abdullah di dalam salah satu grup What’sapp..

“iya benar soal itu (rencana investasi 75M – red), insyaallah bulan September ini.” kata Abdullah membenarkan, Selasa 28 Mei 2019 lalu.

Namun setelah semua potensi itu ada, tiba-tiba Pemkab Pelalawan mencabut SK Dirut dengan alasan desakan dari LSM FORMASI yang mendorong Pemkab Pelalawan mencopot jabatan Dirut BUMD karena statusnya sebagai Mantan Napi kasus Korupsi pada tahun 2014 silam.

Editor : BAP

IBC, SUBULUSSALAM – Pemerintah Kota Subulussalam mendatangi Pangkalan LPG 3 kg di Jalan Raja Asal yang membuat warga kesal terhadap agen-agen yang tak mempunyai izin, menjual harga di atas harga eceran termurah (HET) Rp 20,500 menjadi Rp 30.000.

Berdasarkan hasil keterangan Kadis UKM bersama Asisten Pemerintah yang tinjau langsung ke pangkalan-pangkalan kecil yang menjual LPG 3 kg di atas rata-rata Rp 30.000 sampai Rp 35.000 menurut penjual saat dikonfirmasi.

Kadis UKM Masri mengatakan kita akan beri sanksi tegas kepada agen-agen gasLPG 3 kg. yang sudah membuat resah warga.

“Agen-agen yang menjual Gas LPG 3 kg sampai diatas Rp 30.000 dan Rp 35.000 apabila terdapat sekali lagi kita tak sukan-sukan laporkan ini kepihak kepolisian untuk ditangani.” ujar Masri kepada awak media, Rabu (29/5/2019).

Kapolsek Simpang Kiri Muhammad bersama rekan-rekannya mendampingi Kadis UKM dan Asisten pemerintah yang turun langsung ke pangkalan LPG 3 Kg memperingatkan langsung pada emak-emak yang jual LPG 3 kg. diatas 30.000 sampai 35.000.

“Jangan menjual gas diatas 30.000 karena ini hak masyarakat.” tegasnya.

Dirinya menegaskan dikarenakan Gas LPG 3 KG. yang semakin hari semakin langka diakibatkan banyaknya agen-agen yang tak resmi keluar pangkalan LPG 3 KG yang sudah mempunyai Izin, membuat gas habis saat Truk pengangkut LPG 3 Kg masuk ke area pangkalan tersebut.

“Untuk saat ini kita akan sosialisasi kepada masyarakat agar jangan lagi bermain curang untuk membeli gas ini apabila kita dapat lagi mereka jual di atas 30.000 sampai 35.000 kita akan serahkan ini ke pihak kepolisian untuk tangini.” pungkas Masri.

Penulis : Jainudin

Editor : YES

IBC, BANDA ACEH – Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPP PA), Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem pada peringatan sembilan tahun Allahyarham Wali Neugara Aceh, Tengku Muhammad Hasan di Tiro meninggal dunia dan sekaligus buka puasa bersama di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Senin 27 Mei 2019 kemarin, mendapatkan kritikan dari sejumlah tokoh Aceh.

Salah satu kritikan datang dari mantan Menteri Pertahanan GAM, Tengku Zakaria Saman alias Apa Karia. Ia menilai pernyataan mantan Panglima GAM dan Dewan Pembina Partai Gerindra Aceh tentang akan meminta referendum seperti Timor Leste karena Indonesia diambang kehancuran tersebut dapat merusak kedamaian yang dirasakan rakyat Aceh selama ini. Selain tidak sesuai pada tempatnya, Mualem juga tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan hal itu. Pada masa Presiden BJ Habibie UU Referendum No. 5 tahun 1985 diubah masa Presiden GusDur UU no. 06 tahun 1999.

“Mualem sebaiknya tidak menyampaikan sesuatu yang menimbulkan kontroversi dan dapat merusak perdamaian Aceh. Bek peugah pu nyang galak, kon reutak jih jak peugah peukara referendum,” ujar Apa Karia saat dihubungi awak media melalui telepon selular, Rabu (29/05/2019).

Baca juga :

• Dorong Persatuan Nasional, LMND Nasional Klarifikasi Surat Pemberitahuan Aksi di Aceh
• Aktivis Prodemokrasi Tantang Mualem Referendum

Dikatakannya, Mualem belum pantas mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang seharusnya disampaikan oleh petinggi GAM.
Apalagi pernyataan yang akan melahirkan kekisruhan politik dan terganggunya perdamaian di Bumi Serambi Mekkah ini. Masih banyak persoalan di Aceh yang belum selesai dan itu seharusnya menjadi fokus para pemimpin di Aceh, termasuk menjadi tanggung jawab GAM untuk menyelesaikan.

“Di tuboh GAM mantong na urueng tuha. Mantong na Malek Mahmud, mantong na Doto Zaini, mantong na Zakaria Saman (Ditubuh GAM masih ada Orang Tua, ada Malik Mahmud, masih ada Doktor Zaini, masih ada Zakaria Saman – red).” kata Apa Karia.

Menurutnya, siapapun yang merasa mewakili otoritas GAM, termasuk yang bersinggungan dengan GAM secara organisasi, agar berhati-hati mengeluarkan pernyataannya. Jangan latah mengikuti tarian permainan orang lain. Pemimpin Aceh dan rakyat harus fokus pada tujuannya yaitu mencapai kemakmuran.

Baca juga :

• Kades Mekong Tingkatkan Perekonomian Warga Melalui Dana Desa
• Forwakada Ucapkan Selamat Pada Jokowi – Ma’ruf Amin

“Geutanyoe Aceh bek lage ase pok geureupoh, jumoh teuh kasep lhu boh itek gob nyang pajoh (Kita Aceh jangan seperti anjing tabrak kandang muka. Kita seperti telur Bebek orang yang makan -red).” kata Apa Karia.

Terakhir dirinya mengatakan anggap saja dia (Mualem – red) sudah pikun.

“Bek bagah that anggok pu nyang gop peugah. Breuh tan meupat lam umpang, ka tajak tajo lam piasan gob. Sibutoijih ulon hana that lon pakoe ata meunan. Lon anggap ju ka jawai. Tapi lon peugah nyoe nak bek teugrop rakyat (Jagan cepat sekali iyakan yang orang bilang beras gak ada di dalam goni. Sudah kita bersenang-senang dalam pesta orang sejujurnya saya tidak saya pedulikannya. Saya anggap saja sudah pikun tapi saya bilang ini agar rakyat tidak girang – red).” tandas Apa Karia.

Penulis : Iqbal

Editor : YES

IBC, ACEH TIMUR – Menuai pernyataan Muzakir Manaf lebih baik Aceh memilih referendum tidak hentinya mendapatkan komentar dari kalangan masyarakat Aceh.

Muhammad atau sapaan Amat Leumbeng sebagai Panglima GAM Asahan beserta jajaran di bawah komandonya juga ikut mendukung langkah Referendum untuk kemerdekaan Aceh.

“Pada tahun 1999 Aceh sudah pernah menggerakan refrendum yang dihadiri jutaan rakyat Aceh namun pada masa itu rakyat Aceh ditimpa jurus mabuk Presiden Abdurrahman Wahid yang istilahnya ditipu oleh Abdurrahman Wahid dengan memberi pernyataan bahwa tujuh bulan kedepan Aceh akan diberikan Referendum kemerdekaan namun itu hanya tipu muslihat.” terang Panglima GAM Asahan melalui siaran persnya yang diterima Redaksi Biro Aceh Timur, Rabu (29/5/2019).

Baca juga : 

• LMND Aceh Dukung Penuh Langkah Refrendum Aceh
• Dorong Persatuan Nasional, LMND Nasional Klarifikasi Surat Pemberitahuan Aksi di Aceh
• Aktivis Prodemokrasi Tantang Mualem Referendum

Panglima GAM Asahan tersebut juga rela ikut mengorbankan jiwa dan hartanya demi kemerdekaan Aceh.

“Saya dan jajaran dibawah kendali saya Amad Leumbeng siap memperjuangkan referendum diaceh sampai detik detik terakhir ,dan demi Aceh saya rela mengorbankan darah harta sekaligus nyawa saya.terima kasih.” tutup Amat Leumbeng.

Penulis :Muhammad Lukfarrazi

Editor : YES

IBC, JAKARTA – Tiga organisasi yakni Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Yayasan Karya Enam-enam (YAKE) dan Mabes Laskar Merah Putih (LMP) gelar buka puasa bersama (bukber) berbarengan dengan ke-66 anak yatim binaan eSPeKaPe di Markas Angkatan 1966 di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 13310, Selasa (28/5/2019).

Hadir sekitar 150 aktivis dan anak yatim dalam acara berjudul “Santunan dan Syukuran Ramadhan 1440 Hijriah” di pelataran Markas YAKE tersebut, yang berlangsung khidmat serta dalam suasana rajutan tali silaturahmi yang tak pernah akan terberai.

Dalam pengantarnya, Pendiri eSPeKaPe yang juga Ketua Umum Lintasan ’66, Teddy Syamsuri, sangat mengapresiasi atas kehadiran para aktivis dan anak-anak yatim binaan eSPeKaPe dalam acara bukber tersebut.

“Diantara kita bisa saja ada yang berbeda pilihan dalam Pilpres 2019 yang telah kita lakukan saat pencoblosan pada 15 April lalu. Namun perbedaan pilihan bukan berarti bisa merenggangkan persahabatan kita para aktivis Angkatan 1966, pensiunan Pertamina, dan pengurus pusat Laskar Merah Putih. Kita bisa berkumpul di Markas YAKE ini, adalah bentuk bahwa rajutan tali silaturahmi kita selama ini terbangun tidak akan pernah merenggang hanya karena beda pilihan dalam Pilpres 2019 tersebut. Disinilah kami merasa bersyukur, disinilah pula kita yang terdiri dari berbagai asalnya tapi tetap akur, guyub dan rukun selalu. Alhamdulillah,” ujar Teddy Syamsuri.

Ketua Umum eSPeKaPe yang juga Ketua Umum YAKE, Binsar Effendi Hutabarat, dengan semangat kebapakannya mengingatkan, jika kami-kami yang aktivis KAPPI Angkatan 1966 ini, mengakui bahwa salah satu calon presiden (capres) yang berkontestasi dalam Pilpres 2019 ini, ada seorang sahabat sesama aktivis KAPPI Angkatan 1966 yang nyapres. Namun memilih pemimpin setingkat presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya bukan dihadapkan oleh karena pertemanan, karena terkait untuk kepentingan bangsa dan negara lima tahun ke depan yang diharapkan bisa lebih baik, pilihan memang sebaiknya lahir dari hati nurani masing-masing,” ujar Binsar Effendi.

Disinilah mungkin bisa terjadi perbedaan pilihan antara para aktivis Angkatan 1966, khususnya sesama eksponen KAPPI. Sehingga hampir 8 bulan ini, diantara kita, ada saja yang enggak bisa ketemu di Markas YAKE ini hanya karena beda pilihan itu tadi.

“Sekarang pemilihan umum (pemilu) yang ternyata memperoleh partisipasi masyarakat pemilih lebih dari 81 persen yang tak pernah terjadi dalam event pemilu di era reformasi sebelumnya, patut bagi kami untuk mensyukuri. Adanya dikemudian gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK), itu sudah terbiasa seperti terjadi di Pilpres terdahulu, karena memang sesuai undang-undang dan dijamin oleh konstitusi negara,” lanjut Ketua Umum eSPeKaPe.

“Kami hanya berharap kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di ibukota Jakarta pada 21 dan 23 Mei yang lalu, tak terjadi lagi ketika MK menggelar persidangan PHPU tersebut. Itu sebab bersama anak-anak yatim binaan eSPeKaPe, ditengah rasa syukur kita itu tadi, juga disertakan dengan membacakan do’a bersama untuk ketentraman, kerukunan, keamanan dan kedamaian kita sebagai suatu bangsa yang berBhinneka Tunggal Ika ini. Bangsa yang sedang berusaha secara bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita kemerdekaan Indonesia saat diproklamasikan,” tandas Binsar Effendi penuh harap.

Ketua Umum Mabes LMP H. Adek Erfil Manurung dalam kata sambutannya terfokus hanya pada pentingnya kita untuk tetap menaruh perhatian dan kepedulian terhadap keberadaan anak-anak yatim. Dimaksud H. Adek, agar ditengah perjalanan hidup yang terkadang ada saja kekhilafan karena kepentingan pribadi terkadang harus diutamakan, bisa berbagi tali kasih dengan anak-anak yatim untuk bisa mengurangi kekhilafan yang insya Allah, kita ini bisa kembali kepada fitrahnya untuk menjadi insan yang baik, benar dan adil ke depannya, serta bisa berbagi kasih dengan anak-anak yatim.

“Insya Allah kelaziman senior kita aktivis Angkatan 1966 yang setiap tahun di bulan suci Ramadhan mengadakan santunan dengan anak-anak yatim, oleh kami yang generasi penerusnya, akan berusaha untuk diteruskan. Karena hal itu merupakan kelaziman yang mulai, yang juga bagian dari ibadah keimanan kita untuk memperhatikan anak-anak yatim tersebut,” beber Ketua Umum Mabes LMP.

Dalam acara santunan yang diberikan oleh Ketua Umum eSPeKaPe merangkap Ketua Umum YAKE kepada anak-anak yatim, didampingi oleh Sekretaris eSPeKaPe Yasri Pasha Hanafiah, pengurus YAKE Djafar Jacub dan Ismail, serta Ketua Umum Mabes LMP, yang dilanjutkan dengan pembacaan do’a.

Pembacaan do’a sendiri dipandu oleh Ustadz Abdul Rosyid, yang disertai kiriman do’a agar para aktivis dan anak-anak yatim agar tetap diberikan kekuatan lahir dan batin dalam perlindungan Allah SWT, Tuhan YME. Khusus buat para aktivis baik sesama aktivis KAPPI Angkatan 1966 maupun aktivis Mabes LMP, semoga disisa usianya masih bisa mengawal pembangunan bangsa dan negara Indonesia menuju Indonesia maju dengan semangat optimisme yang mudah-mudahan tak pernah surut.

Ustadz Abdul Rosyid juga tidak lupa menyelipkan kiriman do’a untuk kesehatan, keselamatan, kesuksesan tokoh Angkatan 1966 Cosmas Batubara, putra pendiri Pertamina Pontjo Sutowo, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar dan jajarannya, serta para sahabat lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu.

Setelah itu para aktivis berbuka puasa bersama, yang dilanjutkan dengan sholat Maghrib berjamaah.

Penulis : Fitrah

Editor : Yes

IBC, MURATARA – Forwakada atau Forum Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati dan Wakil Walikota) se-Indonesia gelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Silaturahmi di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019 kemarin.

Forum yang dihadiri lebih dari 250 wakil kepala daerah se-Indonesia tersebut akan membahas beberapa persoalan terkait progres organisasi kedepan.

Forwakada melalui Humas Devi Suhartoni yang juga sebagai Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan, menyampaikan bahwa Rakernas Forwakada akan membahas isu-isu strategis tentang pengembangan organisasi dan kemajuan daerah yang mereka wakilkan.

“Tentunya kita akan bahas isu-isu strategis untuk kemajuan organisasi dan terkhusus strategi pembangunan daerah.” ujar Devi saat dihubungi IBC melalui telpon seluler. Rabu.(29/5/2019).

Devi sapaan akrabnya menceritakan suasana Rakernas terasa hangat dan bersahabat dengan melepaskan embel-embel parpol masing-masing dan terselip ucapan selamat atas Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

“Suasana begitu hangat dengan rasa kekeluargaan yang kental, satu hal yang penting Forwakada tidak ada fraksi Parpol, meskipun berbagai macam asal partai tapi kami bersatu di sini, Kami juga mengucapkan Selamat atas terpilihnya Bapak Joko Widodo dan Bapak KH. Maaruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Pilpres 2019.” tambah Kader PDI Perjuangan Sumsel ini.

Terakhir beliau juga himbaukan kepada masyarakat seluruh Indonesia untuk jaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Untuk masyarakat Indonesia di manapun berada mari jaga persatuan dan kesatuan, beda pilihan itu biasa dalam berdemokrasi.” tutup Devi.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, ACEH TIMUR – Pertengahan tahun 2019 kata referendum kembali menjadi booming di masyarakat Aceh usai Mualem mengeluarkan pendapat Aceh lebih baik memilih referendum.

Aktivis Prodemokrasi, Fakhrurrazi menantang Mualem, dengan sebutan diksi tidak berumur lama di tengah polemik hasil pengumuman Komisi Pemiluhan Umum (KPU) atau Pilpres 2019.

“Saat seperti ini, banyak tokoh yang muncul dengan narasi serba bimbang dan ragu dalam menentukan keputusan. Bermain aman pada saat seperti ini memang selalu muncul tokoh yang jadi gagap, penuh dalam keragu-raguan untuk menentukan sikap masa depan aceh.” ungkap Aktivis Prodemokrasi, Fakhrurrazi melalui keterangan persnya kepada Indonesia Berita di Aceh, Rabu (29/5/2019) pagi ini.

Baca juga : 

• LMND Aceh Dukung Penuh Langkah Refrendum Aceh
• Korban Penjarahan 22 Mei Rugi Sebesar Ini, Usma Dibantu Jokowi Berdagang Lagi
• Presiden Habibie: Persatuan dan Kesatuan Indonesia Tak Bisa Tawar Menawar, Itu Kartu Mati!

Dirinya pun meminta Rakyat Aceh mendukung Mualem kalau memang Referendum menjadi pilihan.

“Karena itu adalah jalan menuju kemerdekaan Aceh, kami menyembut baik kalau memang itu komitmen Mualem. Kita akan buktikan siapa sosok yang akan menyelamatkan situasi ini.” pinta Fakhrurrazi.

Di akhir keterangan persnya Fakhrurrazi  mengatakan referendum sebagai perkataan semata tidak cukup, sebab Referendum bukan diksi yang tabu untuk dipersembahkan.

“Seringkali diksi tersebut terkontaminasi dengan unsur-unsur lain sehingga membuat diksi tersebut mudah expired atau berumur rendah. Kami menunggu tindakan dari diksi ini, persatuan akan rapuh tanpa kesejahteraan sosial.” pungkasnya.

Penulis : Muhammad Lukfarrazi

Editor : YES

IBC, CIREBON – Di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan barokah ini, Polres Cirebon Kota berkolaborasi dengan Komunitas Cinta Cirebon Kota (KCKC) melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu kaum dhuafa dan fakir miskin. Kegiatan tersebut berupa pembagian paket sembako.

Sebelum dibagikan, paket sembako tersebut diserahkan ke Kapolres Cirebon Kota AKBP Roland Ronaldy dan diterima oleh Kanit Regident Iptu Anaga yang mewakili Kapolres.

Iptu Anaga didampingi Perwira, Bintara dan perwakilan KCKC mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polres Cirebon Kota dan KCKC terhadap kaum dhuafa dan fakir miskin yang ada di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.

“Di bulan Ramadhan, bulan yang penuh rahmat dan barokah ini kita ingin berbagi kepada sesama saudara-saudara kita yang kurang mampu,” ujar Iptu Anaga di Cirebon, Selasa (28/5/2019).

Lanjut Anaga, kegiatan ini juga untuk menyikapi perkembangan situasi kamtibmas pasca pileg dan pemilu 2019 agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan berita hoax yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini terutama kondisi rakyat kecil seperti kaum dhuafa,” kata Anaga yang didampingi para perwira, bintara dan anggota KCKC.

Kegiatan ini dihaarapkan dapat membantu kehidupan kaum dhuafa dan fakir miskin di Kota Cirebon. “Semoga kegiatan ini akan menjadi contoh kepada seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama turut serta dalam aksi peduli sesama,” tandasnya.

Penulis : Charles

Editor : DR

IBC, ACEH TIMUR – Setelah pemeriksaan secara meraton dilakukan oleh pihak Inspektorat Aceh Timur terkait adanya dugaan kerugian negara yang dilakukan oleh Nurmiati, Sekdes Desa Alur Gading Dua Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur yang menjabat PJ Kepala Desa pada tahun 2016-2017.

Sesuai data yang diperoleh media indonesiaberita.com ada kerugian negara sebesar Rp.499.347.300 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Hal tersebut juga diamini oleh Kepala Inspektorat melalui Seketaris Inspektorat Aceh Timur Rismawati mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil kembali Nurmiati pada tanggal 16 Mei 2019 dan Nurmiati telah menandatangani surat pernyataan akan mengembalikan uang negara sebesar 400 juta lebih selama 60 hari sejak surat penyataan di tandatangani pada tlg 16 Mei dan berakhir 16 Juli 2019.

“Kita telah memanggil Nurmiati dan memberikan waktu lagi selama 60 hari. Jika tidak mampu mengembalikan uang negara pada waktu yang sudah di tetapkan sebesar 400 juta lebih, maka hal ini akan di proses secara hukum yang berlaku.” kata Timur Rismawati saat dihubungi Indonesia Beeita melalui telepon selularnya, Selasa (28/5/2019).

Seharusnya sesuai surat perjanjian yang ditandatangani oleh Nurmiati dengan nomor : 38/ITKAB-LHPK/ 2019 tanggal 28 April 2019, seharusnya pada tanggal 28 April 2019 LHPK Nurmiati sudah diserahkan ke penyidik TIPIKOR Polres Langsa namun pihak Inspektorat lagi-lagi berbaik hati walau harus menabrak aturan dan memberikan perpanjangan waktu selama 60 hari lagi agar Nurmiati mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya yang terindikasi mau memperkaya diri sendiri.

Adapun dana dugaan fiktif yang dilakukan oleh Nurmiati sebagai berikut:
1. Menyetor ke kas Gampong dana BUMG Desa Alur Gading II sebesar Rp.395.202.300, (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah) selama 60 hari batas yang sudah ditentukan.

2. Menyetor ke kas Gampong Alue Gading II sebesar Rp.103.995.000, (seratus tiga juta sebulan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam waktu 60 hari yang sudah ditentukan.

3. Menyetor ke kas negara tunggakan pajak tahun 2016-2017 sebesar Rp 12.762.504

PPN sebesar Rp. 7.851.100.
PPH sebesar Rp. 1.79.388
totol pajak 2016 Rp. 9.028.765

Tunggakan pajak tahun 2017
PPN Rp. 1.159.910
PPH Rp. 179.388
total Rp. 3.732.775.

Dalam hal ini patut kita curigai ada kerjasama dengan pihak yang terkait dibidangnya. Pasalnya, masih ada tunggakan pajak tahun 2016 tetapi tahun 2017 dana desa bisa dicairkan, begitu juga di tahun 2017 ada tunggakan pajak tetapi ADD tahun 2018 tetap dikucurkan.

Penulis : Iqbal

Editor : YES

IBC, LHOKSEUMAWE – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Aceh mendukung penuh langkah referendum untuk kemerdekaan Aceh.

“Sudah menjadi keharusan untuk terus berjuang dan melakukan perlawanan untuk kemudian kita terbebas dari imperialisme modern yang berwatak kapitalistik.Sebagai mana disampaikan oleh Mualem bahwa Aceh harus mengambil langkah terbaik yaitu referendum sebagai langkah untuk memisah kan diri dengan kapitalis Indonesia”.” terang Ketua LMND Aceh Munzir atau akrab disapa Tengku Abee kepada Indonesia Berita setelah aksi, Selasa (28/5/2019).

Seperti diketahui isu referendum booming setelah pernyataan Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem mengungkaokan Aceh lebih baik memilih referendum, beberapa waktu yang lalu diberbagai media.

Tentu saja hal ini mengundang rasa ketertarikan bagi kalangan masyarakat Aceh yang puluhan tahun menanti Aceh Merdeka.

Tengku Abee menjelaskan selaku Ketua LMND Aceh mendukung penuh upaya referendum Aceh karena hal tersebut dijamin oleh Undang undang Republik Indonesia sebagai langkah unjuk pendapat seluruh masyarakat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Dalam Undang-undang No 5 tahun 1985 tentang referendum, dijelaskan bahwa kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk suatu persoalan yang dihadapi oleh rakyat.”jelasnya.

Dirinya memgaskan referendum dilaksanakan dengan mengadakan pemungutan suara pendapat rakyat secara langsung umum bebas dan rahasia.

“Maka saat ini sudah saatnya Aceh merdeka 100 % yaitu merdeka secara ekonomi, merdeka secara politik dan merdeka secara agama dan kebudayaan,. Dan langkah yang selanjutnya harus diambil adalah segera membentuk panitia persiapan referendum Aceh”. pungkas Tengku Abee dengan tegas.

Penulis : Iqbal

Editor : YES

IBC, MERANTI – Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di desanya, Kepala Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, A. Rahman memperioritaskan penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan untuk membangun perekonomian masyarakat, yaitu dalam tiga tahun terakhir tercatat sebanyak 27 unit perahu bermotor yang sudah dibangun.

Hal ini mengacu pada ketetapan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, yaitu, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang di desa tersebut adalah sarana tangkap nelayan berupa perahu bermotor lengkap.

Dikatakan Kepala Desa pada tahun 2017 sudah di bangun 10 unit perahu bermotor, di lanjut pada tahun 2018 sebanyak 7 unit lagi di bangun dan sudah di lakukan serah terima kepada nelayan desa tersebut. Dan untuk anggaran tahun 2019 kembali dibangun sebanyak 10 unit, dengan dilengkapi jaring sejumlah 250 (utas), dan akan di bagikan sebanyak 25 (utas) setiap satu unit perahu bermotor.

“Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan pada masyarakat, apabila perekonomian masyarakat sudah meningkat secara otomatis pula berdampak pada pembangunan desa. Selain itu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sudah menjadi program prioritas pemerintah desa,” ujar A. Rahman, Senen (28/5/2019).

Rahman menambahkan saat ini sebagian besar nelayan di desa kami tidak lagi melaut menggunakan sampan dayung, mereka sudah memiliki kenderaan laut yang jauh lebih besar dan lebih cepat dari kenderaan mereka sebelumnya.

“Kalau tadinya mereka hanya melaut di selat sekitar desa saja, tetapi hari ini mereka sudah melaut sampai di perairan selat Malaka. Hal ini jelas memperbanyak hasil tangkapan mereka, dan mereka tidak lagi takut dengan masalah ombak atau keterlambatan dalam perjalanan.” tambahnya.

Arah pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Kepala Desa ini juga tidak terlepas dari dukungan dan swadaya warga setempat, mereka ikut menyokseskan program ini dengan cara membantu dalam pengerjaan dan pembuatan perahu bermotor tersebut secara gotong royong.

Seperti yang disampaikan salah seorang warga kepada awak media ini, ketika berada di lokasi pembuatan perahu motor tersebut.

“Kami mendukung penuh dengan adanya program ini, karena ini jelas bisa membantu meringankan beban masyarakat yang sebelumnya hanya menggunakan sampan dayung.” ujar warga itu.

Selanjutnya warga tersebut menambahkan kami bergotong royong dalam membangun perahu bermotor ini.

“Karena itu juga kami secara sukarela bergotong royong dalam membangun perahu bermotor ini, dan dengan adanya gotong royong seperti kami bisa meminimalkan anggaran sehemat mungkin, dan diperkirakan satu unit perahu bermotor lengkap ini hanya memakan anggaran sebesar sepuluh juta rupiah.” tambahnya lagi.

Penulis : Noeradi

Editor : YES

IBC, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan adanya rencana pembunuhan terhadap para pejabat negara bertujuan untuk memberikan rasa takut agar pejabat yang bersangkutan mengurangi aktivitasnya. Namun, ia menegaskan bahwa biar pun ada ancaman pembunuhan tetapi akan tetap bekerja keras mengamankan keselamatan negara.

“Memang rencana pembunuhan kepada pejabat itukan ditujuan atau dimaksud untuk memberikan rasa takut agar pejabat yang bersangkutan mengurangi aktivitasnya, lemah. Tetapi kita tidak seperti itu, biarpun ada ancaman pembunuhan kita semua tetap bekerja keras sesuai dengan prosedur yang ada dengan orientasi kami adalah mengamankan keselamatan negara,” ujar Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Menko Polhukam mengatakan, soal nyawa itu ada di tangan Allah Swt. Oleh karena itu, ia berharap polisi dapat mengusut tuntas mengenai rencana pembunuhan yang sangat serius seperti ini. Sebab memang yang diancam tidak hanya 4 orang, tetapi ada pejabat-pejabat lain yang juga diancam.

“Saya kira kita tidak perlu surut dengan ancaman itu dan kita tetap teguh untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keamanan nasional,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengungkapkan ada empat orang pejabat negara yang menjadi target pembunuhan dalam aksi 22 Mei lalu. Keempatnya yaitu Menko Polhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut B Pandjaitan, Kepala BIN Komjen Pol Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Gories Mere. Selain itu, ada juga salah satu pemimpinan lembaga survei yang turut menjadi target pembunuhan.

“Dasar kami sementara hanya BAP, berita acara itulah yang resmi, hasil pemeriksaan kepada tersangka yang kita tangkap. Jadi bukan karena berdasarkan informasi intelijen, beda, kalau informasi intelijen itu tidak perlu justitia, ini pro justitia pemeriksaan resmi. Itu mereka menyampaikan nama,” ungkap Tito.

“Yang jelas kami selalu sejak awal begitu ada informasi selalu memberikan pengamanan dan pengawalan kepada yang bersangkutan. Pelaku-pelaku yang disuruh untuk melakukan eksekusi itu tertangkap semua. Senjatanya sudah paham, empat senjata kemudian kita masih mengembangkan orang yang menyuruh, tidak lama juga kita akan proses hukum,” sambungnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal merilis enam tersangka terkait kepemilikan senjata api illegal yaitu HK alias Iwan, AZ, IF, TJ, AD, dan AF alias Fifi. Mereka juga termasuk yang terlibat dalam rencana pembunuhan tokoh nasional. Masing-masing dari mereka memiliki peran yang berbeda mulai dari leader, eksekutor, hingga penyuplai senjata.

Editor : DR

IBC, JAKARTA – Perkembangan atas kasus suap pengadaan barang dan jasa terkait revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud yang menjerat Bupati cantik Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) dan Benhur Lalenoh (BNL) mulai memasuki babak baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati perempuan pertama di bumi Porodisa ini (sebutan lain untuk Kabupaten Kepulauan Talaud – red).

“SWM (Sri Wahyumi) dan BNL (Benhur Lalenoh) akan diperiksa sebagai tersangka,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah melalui keterangan tertulisnya, seperti dilansir Indonesia Berita dari CNN Indonesia, Jumat (24/5/2019) pekan lalu.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan SWM, Benhur, dan Bernard Hanafi Kalalo sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa terkait revitalisasi pasar.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Sri mengakui tersangka penyuap, Bernard memberikan barang mewah kepada yang bersangkutan atas dasar senang.

“Dia senang dengan saya. Senang bukan suka. Jadi bedakan senang dengan suka,” kata Sri.

Dalam OTT yang menjaring Sri, KPK menyita sejumlah barang mewah diduga akan dijadikan fee guna memuluskan dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Barang yang disita itu adalah tas tangan merek Channel senilai Rp97.360.000; tas merek Balenciaga seharga Rp32.995.000; jam tangan merek Rolex seharga Rp224.500.000; anting berlian merek Adelle senilai Rp32.075.000; serta cincin berlian merek Adelle seharga Rp76.925.000.

Pasal yang disangkakan terhadap pihak yang diduga menerima suap, SWM dan BNL, adalah pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, pihak pemberi suap BHK dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.

Editor : YES

IBC, JAKARTA – Komunitas Living With Love (LWL) adakan acara buka bersama dengan anak-anak yatim dan pengurus Yayasan Al-Mizan yang berada di Jalan Batu Ampar, Jakarta Timur, Minggu (26/5/2019).

Acara dibuka salah satu pengurus LWL, Yudi Suhartoyo dengan mengucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Al-Mizan karena diperkenankannya buka bersama.

“Saya mewakili kawan-kawan mengucapkan terima kasih kepada pengurus Yayasan Al Mizan karena perkenankan kami untuk buka puasa bersama dengan penghuni Yayasan.” ucaonya.

Selanjutnya acara dilanjutkan buka puasa bersama dengan doa buka puasa yang dipimpin Ustadz Yudi.

Kemudian Ketua Umum LWL Debora Agustiana Rayo menyampaikan kami ada sedikit kenang-kenangan untuk anak yatim dan pengurus Yayasan Al Mizan.

“Kami ada kenang-kenangan, maaf kami tidak ingin disebut santunan buat anak yatim dan pengurus Yayasan Al Mizan berupa tas sekolah, sembako, sejadah dan Al-Qu’ran.” ucap Neng Hayati panggilan akrabnya.

Setelah itu dilanjutkan penyerahan kenangan-kenangan oleh pengurus LWL kepada anak yatim dan pengurus Yayasan Al-Mizan. Kemudian acara diakhiri dengan poto bersama pengurus Komuniyas LWL dengan anak yatim dan pengurus Yayasan Al Mizan.

Penulis : Fitra

Editor : YES

IBC, LANGSA – Direktur PT Cut Mutia Medica Nusantara (CMMN) dan Kepala Rumah Sakit Cut Mutia (RSCM) Langsa dinilai telah menerapkan sistem feodal zaman milenial dalam memimpin di perusahaan tersebut.

“Nepotisme dan monopoli yang dipakai dan diterapkan pemimpin perusahaan ini. Bagaimana kami dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik bila seperti ini sistemnya?” ungkap salah seorang karyawan PT CMMN yang enggan disebutkan namanya kepada Indonesia Berita di Lamgsa, Sabtu (25/5/2019) kemarin.

Ia menjelaskan, para tenaga medis dituntut bekerja maksimal untuk menjadikan rumah sakit tersebut yang lebih baik. Namun pihak manajemen tidak melakukan pemotongan uang lembur karyawan, bahkan ada karyawan yang tidak memiliki hubungan dekat dengan pimpinan, uang lemburnya dipotong habis.

“Untuk uang lembur karyawan berbeda, yang ada hubungan dekat dengan pimpinan akan mendapatkan upah lembur besar. Sedangkan yang tidak disukai pimpinan upah lemburnya kecil, bahkan ada yang di potong habis.” bebernya.

Dirinya mengungkapkan bagaimana tidak PT CMMN mengalami kerugian 5,6 milyar.

“Bagaimana tidak PT CMMN mengalami kerugian 5,6 milyar, karena direktur perusahaan ini hanya memikirkan keuntungan pribadinya.” ungkapnya.

Selanjutnya ia juga membeberkan tentang segala pengerjaan proyek pembangunan di RSCM yang semestinya dikerjakan oleh pihak vendor, baik proyek penunjukan langsung (PL) maupun tender.

“Setiap ada SPK di rumah sakit ini dikerjakan oleh Dedi yang merupakan karyawan PT CMMN pindah dari Kantor Pusat PTPN I dan sang direktur sebagai pimpro nya. Bak kata-pepatah di dalam toko buka toko.” beber narasumber yang sudah puluhan tahun bekerja di RSCM tersebut.

Lebih lanjut karyawan itu menimpali selama kerja, baru kali ini memiliki pimpinan yang dzolimi karyawannya.

“Selama kami kerja, baru kali ini memiliki pimpinan yang dzolimi karyawannya. Dan anehnya lagi, sejak direktur ini pihak SPI belum melakukan audit. Karena itu kami memohon kepada Dewan Komisaris untuk memperhatikan permasalahan karyawan.” timpalnya.

Sementara itu, saat redakasi Indonesia Berita menghubungi Direktur PT CMMN, T. Barosa melalui telepon selular untuk meminta hak jawabnya, namun direktur perusahaan tersebut tidak mengangkat teleponnya. Bahkan pesan singkat yang dikirimkan melalui whatsapp tidak dijawab hingga berita ini ditayangkan.

Penulis : Iqbal

Editor : YES

IBC, JAKARTA – Seperti diketahui bahwa pembatasan penggunaan media sosial seperti facebook, instagram dan Whatsapp guna menekan penyebaran berita-berita hoaxs melalui foto dan video, maka pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi terhitung tanggal 21 Mei 2019 diberlakukan.

Namun demikian pada hari Sabtu (25/5/2019), Kementerian Komunikasi dan Informasi resmi mencabut pembatasan media sosial tersebut. Dalam keterangan tertulisnya Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu yang diterima redaksi, Sabtu (25/5/2019) yang menyebutkan bahwa, pada hari Sabtu (25/05/2019) Pukul 13.00 WIB, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan normalisasi pembatasan sebagian fitur platform media sosial dan pesan instan.

“Normalisasi atau pengembalian fungsi fitur pengiriman gambar, foto dan video itu diambil karena situasi yang kondusif. “Situasi pasca kerusuhan sudah kondusif sehingga pembatasan akses fitur video dan gambar pada media sosial dan instant messaging difungsikan kembali,” jelas Menteri Kominfo Rudiantara.

Rudiantara juga mengajak semua warganet agar senantiasa menjaga dunia maya dan dipergunakan untuk kegiatan positif. “Saya mengajak semua masyarakat pengguna media sosial, instant messaging maupun video file sharing untuk senantiasa menjaga dunia maya Indonesia. Digunakan untuk hal-hal yang positif,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengajak juga warganet Indonesia untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi.

“Ayo kita perangi hoaks, fitnah, informasi-informasi yang memprovokasi seperti yang banyak beredar saat kerusuhan,” tutup Rudiantara.

Selain itu Kementerian Kominfo mendorong masyarakat untuk melaporkan melalui aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten jika menemukenali keberadaan konten dalam situs atau media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta.

Kementerian Kominfo mengimbau agar pengguna telepon seluler atau gadget dan perangkat lain segara menghapus pemasangan (uninstall) aplikasi virtual private network (VPN) agar terhindar dari risiko pemantauan, pengumpulan hingga pembajakan data pribadi pengguna.

Editor : DR

IBC, JAKARTA – Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK), adalah wadah berkumpulnya masyarakat asal Sulawesi Utara, khususnya Minahasa, yang tersebar di luar tanah leluhur, Nyiur Melambai.
“KKK adalah wadah berkumpulnya masyarakat asal Sulut khususnya Minahasa yang tersebar di luar tanah leluhurnya, Nyiur Melambai.” kata Direktur Eksekutif Political and Publik Policy Studies, Jerry Massie kepada wartawan di Jakarta, Jum’at (24/5/2019).
Dijelaskannya, KKK didirikan 46 tahun silam oleh beberapa tokoh asal Tondano tepatnya pada 21 Mei 1973 di Jakarta
“Sayangnya, kepengurusan Organisasi besar masyarakat Kawanua ini beberapa tahun terkahir terbelah menjadi dua.” jelas Jerry.
Jerry menambahkan ada KKK yang diwadahi oleh Ronny Sompie dan ada juga KKK yang dipimpin oleh Angelica Tengker.
“Baik Ronny Sompie dan Angelica Tengker, keduanya sama-sama mengusung berbagai program yang selalu mengangkat nama baik Kawanua, khusunya dibidang pelestarian budaya, adat dan berbagai sumber daya alam yang ada di Tanah Leluhur, Minahasa.” tambahnya.
Ronny Sompie menjabat Ketua Umum KKK sebagai estafet dari Pdt Jimmy Tampi pada bulan Mei 2017
Di tengah kesibukannya sebagai Dirjen Imigrasi, dan berlatar belakang sebagai mantan Perwira Tinggi Polri, peran Ronny Sompie sangat berpengaruh dan jelas dalam memberikan sumbangsihnya dalam menjalankan roda organisasi KKK.
Ronny Sompie dinilai berhasil menjadikan organisasi ini semakin dikenal melalui berbagai kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan atau lainnya.
Misalnya, dalam perayaan Natal, Tahun Baru dan Kunci Taon serta Paskah, kehadiran warga Kawanua sangat antusias sebagai ajang baku dapa dari berbagai pelosok yang tersebar di seantero jagad raya.
Demikian juga dengan program-program budaya dan kesenian khas Minahasa, semakin terangkat dan dikenal oleh masyarakat luas.
KKK di bawah kepemimpinan Ronny Sompie memiliki azas legalitas dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai suatu Badan Hukum Perkumpulan yang nota bene bukan merupakan Organisasi Masyarakat untuk Paguyuban Adat dan Budaya.
Perkumpulan Kerukunan Keluarga Kawanua ini meski legalitas yang dimiliki bukan untuk Paguyuban Adat dan Budaya, hal ini tidak menjadi halangan organisasi ini untuk tetap berkiprah, dengan konsekwensi tidak mendapat dukungan dari Pemerintah.
Artinya, dalam hal ini tidak mendapatkan dukungan berupa pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri CQ. Direktorat Kesatuan Bangsa, yang mempunyai kewenangan pembinaan terhadap suatu Organisasi Masyarakat (Ormas) Paguyuban Budaya & Kesenian, untuk pengembangan konten lokal dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.
Sementara, Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) yang dipimpin oleh Angelica Tengker, merupakan estafet kepemimpinan dari Benny Mamoto, melalui Musyawarah Perwakilan Anggota (MPA).
Angelica Tengker dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum KKK terus melakukan berbagai program kerja dan kegiatan yang sama di bidang keagamaan, sosial, budaya dan kesenian.
Misalnya, Pada acara HUT 45 tahun KKK tahun 2018 lalu, yang digelar selama 3 hari di Anjungan Sulut TMII dan JHCC, Jakarta, Kepengurusan KKK Angelica Tengker menghadirkan beberapa perwakilan negara sahabat, termasuk hadir Duta Besar (Dubes) Ethiopia untuk Indonesia.
Tentunya, hal ini merupakan prestasi yang menggembirakan dalam saling memperkenalkan adat seni budaya.
KKK Angelica Tengker, secara aktif ikut serta dalam berbagai perhelatan budaya dan kesenian di Tanah Leluhur dan meraih prestasi sebagai juara umum TIFF 2018, kemudian sebagai peserta parade Festival Selat Lembeh 2018, Manado Fiesta, dan lain-lain.
Secara organisasi, jajaran kepengurusan KKK yang dipimpin oleh Angelica Tengker memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri CQ. Kesbangpol, dan telah dilengkapi dengan Hak Paten Kepemilikan Logo dan nama KKK yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum & HAM RI.
Itulah sedikit latarbelakang dua oraganisasi besar Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) yang ada saat ini. Namun demikian, baik KKK dibawah kepemimpinan Ronnie Sompie dan KKK yang dinahkodai oleh Angelica Tengker sama-sama membuat langkah positif untuk nama besar Kawanua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dirinya mengungkapkan meski ada dua kepengurusan, kedua organisasi Kawanua ini melakukan Ibadah Paskah secara bersama-sama pada awal Mei 2019. Kemudian Kedua Ketum KKK Ronny Sompie dan Angelica Tengker hadir secara bersamaan di acara Ibadah Pelepasan salah seorang Pendiri KKK, Alm. Kol. Christian Lalamentik, sekaligus mengadakan upacara adat Minahasa sebagai penghormatan kepada almarhum sebagai Tokoh Kawanua.
“Artinya, langkah positif yang dilakukan oleh kedua Ketua Umum KKK untuk mewujudkan KKK sebagai Wale Wangko (Rumah Bersama) selama ini mulai menemui titik terang.
Pasalnya, Ronny Sompie, pada acara Paskah Bersama yang dihadiri bersama kedua kepengurusan KKK, mengatakan, bahwa dirinya akan tetap punya komitmen untuk terus melayani, dan tidak harus sebagai Ketua Umum, misalnya masuk dalam jajaran Dewan Penasihat.” ungkap Jerry.
Dengan adanya sikap Ronny Sompie ini, ditambah dengan aspek legalitas kedua organisasi, maka langkah untuk mewujudkan “Rumah Bersama”, dapat dikatakan hampir rampung.
Namun demikian, pendekatan organisasi dalam mewujudkan “Rumah Bersama” tentunya sangat berpulang kepada para pengurus yang ada dikedua organisasi tersebut.
“Ketika KKK akan tetap pada organisasi masyarakat untuk paguyuban sosial budaya dan kesenian, maka seyogyanya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kemendagri dapat menjadi referensi, sehingga penyelesaian beda pendapat dapat diakhiri, dan KKK menjadi solid dan semakin kuat untuk masyarakat, bagi Sulawesi Utara, bangsa dan negara, khususnya masyarakat Kawanua di rantau di manapun berada,” pungkas Jerry Massie yang juga selaku Putra Kawanua.